Nasional

Begini Kiat Jitu Bupati Anas, Cegah PAD Banyuwangi Lari ke Kas DKI

JAKARTA – Bupati Banyuwangi dua periode, Abdullah Azwar Anas telah membawa perubahan berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat Banyuwangi. Mulai dari pembangunan fisik seperti dibangunnya Bandara Udara Blimbingsari, beragam destinasi wisata baru, lalu pembangunan kultur masyarakat, serta sistem kerja yang membawa Banyuwangi menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya.

Salah satu hal yang menarik untuk diulas adalah sistem kerja dan pengelolaan pendapatan daerah di wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu. “Kami diundang Kemendagri. Kami cerita panjang berdasarkan data di zoom per kecamatan,” kata Abdullah Azwar Anas memenuhi undangan rapat Komisi X DPR RI untuk memaparkan capaian dan program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Pada rapat yang mengemuka itu, Anas memaparkan tentang kiat pemerintahannya menghadapi serangan liberalisasi yang memang sulit di bendung di era globalisasi saat ini. Caranya, bukan dengan menolaknya tetapi dengan tetap memegang kendali arus liberalisasi berada dalam genggamannya.

Menurut Anas, di negara Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai negara paling liberal, Presiden Donald Trump yang saat ini memimpin negara adidaya itupun saat ini tampak ketakutan dengan arus liberalisasi.

“Donald Trump sendiri ketakutan dengan liberalisasi ekonomi. Makanya General Motor tidak boleh diproduksi disebelahnya tetapi harus diproduksi di dalam negeri. Dan Trump banyak memproteksi kebijakannya di bidang ekonomi,” kata Anas.

Di sisi lain, Indonesia justru terkesan membuka pintu lebar arus liberalisasi ekonomi. “Indonesia memberi karpet merah liberalisasi ekonomi dengan masuk ke kampung-kampung. Akibatnya sudah pasti income per kapita rakyat akan hilang,” ujarnya.

Dia mencontoh, bagaimana perusahaan ritel dengan jaringan kuat seperti Indomart dan Alfamart yang sudah merambah hingga ke kampung-kampung. Menurut Anas, apabila ekonomi rakyat Banyuwangi tidak diproteksi olehnya, maka pasar rakyat yang menjadi sendi perekonomian di wilayahnya akan ambruk.

“Selama lima tahun kami tidak izinkan Alfamart dan Indomart membangun. Karena rakyat bukan hanya butuh kredit, tetapi rakyat dalam hitung-hitungan kami butuh proteksi,” kata Anas.

Ketika itu, kebijakannya bukan hanya dicibir oleh pemodal besar, tetapi rakyat di daerahnya pun banya mencibir karena dianggap menolak masuknya peluang investasi dan serapan tenaga kerja di Banyuwangi.

Bahkan ketika income perkapita rakyatnya masih di bawah masih 20 juta per tahun, dia tidak mengizinkan berdirinya mal. “Sampai sekarang saya tidak ziinkan pembangunan mal kecuali dengan perda tertentu,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Proteksi tersebut, menurut Anas sebenarnya untuk memproteksi perekonomian warga Banyuwangi sendiri. Anas mengatakan pembangunan mal harus melalui syarat dan kualifikasi yang harus menyesuaikan dengan aturan main pemkab Banyuwangi. Misalnya sebelum income per kapita warganya belum mencapai Rp 25 juta per tahun, maka pendirian mal tidak diizinkan, karena dianggap sama saja dengan membawa pajak penghasilan Banyuwangi ke Jakarta.

“Karena NPWP mal, Alfamart dan Indomart itu rata-rata adanya di Surabaya dan di Jakarta. Maka kami tidak dapat benefit apapun kecuali keuntungan dari orang beli saja. Itupun pasar rakyat sudah diberangus, sehingga yang dapat insentif pajak bukan kami tetapi Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) terus,” kata mantan Ketua umum Ikatan Pemudan Nahdlatul Ulama (IPNU) ini.

Makanya, sambung Anas, tidak bisa disalahkan apabila Basuki Tjaha Purnama (Ahok) berani sesumbar tidak butuh gaji. “PAk Ahok bilang, “Gue nggak mau ambil gaji. Itu bener. Karena gajinya paling Rp 16 juta, tetapi insentif pajaknya mencapai Rp 9 miliar. Nah insentif pajaknya itu cukup besar,” katanya.

Atas dasar itulah, dirinya menolak pendirian mall, serta perusahaan ritel yang NPWP nya dibuat di DKI Jakarta. “Jadi sebesar apapun kredit diberikan kepada rakyat, tetapi kalau pasar mereka tidak dibela maka rakyat tetap akan kalah,” tegas Anas.

Dengan berbagai strategi pemerintahan yang dipimpinnya, kini Anas boleh berbangga karena semua aspek kehidupan masyarakat meningkat karena bukan mengandalkan fasilitas dari pemerintah pusat tetapi dengan memberdayakan masyarakatnya sendiri.

“Gini ratio kami turun dulu dari 0,33 persen kemudian menjadi 0,29 persen. Pengangguran terbuka yang menjadi tren naik, kami justru turun dari 6 persen menjadi 2,55 persen. Angka kemiskinan Banyuwangi juga turun dari 20 persen ke 9 persen,” urainya.

PAD Banyuwangi juga naik menjadi Rp 60 triliun. Income per kapita warga Banyuwangi yang dulu jauh di bawah kabupaten tetangganya, Jember dan Malang kini berhasil disalip. “Dulu hanya Rp 20 juta per orang per tahun, kini naik jadi Rp 37 juta per orang per tahun,” kkatanya lagi.

Salah satu pemberdayaan masyarakat yang juga dibanggakan Anas di hadapan anggota Komisi X DPR RI adalah ketika dia mencontoh bagaimana dirinya harus memutar otak untuk menekan biaya promosi pariwisata yang telah dipilih sebagai ikon program kerja pemerintahnya.

“Kita harus konsern memakai satu konsep. Pariwisata misalnya kalau tidak konsern, semua mau diambil. Maka kita menjadi tidak jelas, bentuk dan jenis kelaminnya. Maka konsistensi pada konsep menjadi penting,” kata Anas berbagi kiat.

Anas mengungkapkan untuk promosi pariwisata, langkah pertama yang dilakukannya adalah membangun titik-titik hotspot. Dengan memperbanyak jaringan Wi-Fi gratis di daerahnya, dia meyakini akan membuat masyarakat menjadi pandai dengan aplikasi dunia maya. Apabila masyarakatnya sudah pandai dengan dunia tanpa batas itu, maka masyarakatnya akan dididik dan diarahkan untuk mempromosikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang sangat berbeda dengan daerah lain.

“Jadi selain kita kasih fasilitas internet gratis, kita juga arahkan masyarakat terutama anak-anak muda pada kegiatan positif. Mereka juga kita jadikan sebagai pihak yang mempromosikan ke seluruh dunia tentang pariwisata Banyuwangi,” kata Anas yang mengaku kini telah membangun ribuan titik hotspot untuk warganya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya itu, Bupati Anas menuai banyak pujian. Tak sedikit anggota Komisi X DPR yang mengaku telah mendapat pencerahan dan memperoleh ilmu bagaimana seharusnya seorang kepala daerah membangun daerahnya.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top