JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Kinerja Kementerian Perhubungan sekarang ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain banyak kecelakaan, juga tidak mempekerjakan orang pada tempatnya. Sehingga mendesak untuk dievaluasi agar dampaknya tidak meluas yang akhirnya merugikan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Nachoda Niaga Indonesia (INNI) Capt. Dr. Anthon Sihombing, MM kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis (21/7/22).
Sebagai tokoh yang berlatar belakang pendidikan dari dunia kelautan (maritim), Anthon Sihombing tidak megetahui secara jelas apa penyebabnya, apakah karena faktor kinerja Menteri Perhubungan sebelumnya atau karena penempatan jabatan eselon satu dan perekrutan pegawai yang salah kaprah atau salah jurusan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Seperti Dirjen Perhubungan Laut masa lalu yang diangkat, Dirut INKA, yang mengelola perusahaan BUMN, membangun gerbong Kereta Api dan Dirjen Perhubungan Darat yang diisi oleh pihak Kepolisian.
Karena itu dikhawatirkan ke-amburadulan sebelumnya itu sangat terasa sampai sekarang ini sehingga harus segera diperbaiki.
Seharusnya, kata Anthon, untuk jabatan eselon 1 diambil dari internal PNS Perhubungan, mengingat kaderisasi selama ini berjalan dengan baik, meski Tol laut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Contohnya, muatan kontainer Indonesia 95% diangkut kapal asing, padahal Presiden RI sudah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Di sisi lain, kecelakaan laut, udara dan transportasi darat masih sering terjadi. “Perusahaan pelayaran pun masih sangat memprihatinkan,” jelas Anthon.
Menurut Anthon, administrator IMO yang berpusat di London adalah Dirjen Perhubungan Laut. Tetapi belakangan tugas dan fungsinya banyak beralih ke Dirjen Perhubungan Darat, itu sama saja sebagai dagelan bagi dunia maritim atau pelayaran.
Selain itu, lulusan Sekolah Tinggi atau Vokasi pelayaran membludak, dan namun tidak diketahui mau kemana mereka bekerja? “Apalagi kapal-kapal kita tidak memadai dan perusahaan pelayaran Internasional sangat kurang,” ungkapnya prihatin.
Dikatakan, jika terdapat 17.000 orang pegawai Direktorat Kelautan, tapi dipastikan tidak ada 1000 orang yang memiliki ijazah atau keterampilan kelautan.
Karena itu, Anthon mempertanyakan; mau dikemanakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang sebagian besar dibiayai oleh negara itu? Sementara yang diangkat menjabat eselon 1 dari luar lingkup Perhubungan.
“Terus terang, sepanjang pengamatan saya, sekarang inilah kinerja Kementerian Perhubungan yang paling buruk jika dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu ” jelas Anthon Sihombing.
Namun dia berharap agar Presiden Jokowi dalam dua tahun ke depan tidak segan-segan mencopot menteri yang tidak mampu mengerjakan program pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur laut dan darat.
Anthon meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan toll laut dan perusahaan pelayaran, mengingat masih banyak terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa, meninggal dunia. Baik di kawasan Danau Toba Sumut, maupun di perairan Samudera lainnya.
Perlu diketahui berapa besar dana yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan toll laut, termasuk membenahi perusahaan pelayaran?
Menurut Anthon, hampir 90 % barang-barang Indonesia diangkut kapal laut. Karenanya, perlu dievaluasi kinerja Kementerian Perhubungan yang sekarang ini kurang memuaskan.
Lalu apa solusi yang akan diambil Pemerintah dan Kementerian Perhubungan, termasuk mengenai perkembangan pelayaran niaga.
Lebih lanjut Anthon mengatakan, mutu pendidikan juga perlu ditingkatkan meski sudah terdapat tiga Sekolah Tinggi di bawah Kementerian Perhubungan. Yakni, Sekolah Tinggi Darat, Laut dan Udara.
Anthon menyebut untuk mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Pelayaran biayanya sangat mahal. Bahkan, setelah luluspun belum diketahui mau bekerja dimana, mengingat pelayaran Indonesia sangat minim. “Jadi, pemerintah harus mengevaluasi kinerja kementerian perhubungan ini,” pungkasnya.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
