Perbankan

Bank Tanah Harus Berpihak Pada UMKM

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pembentukan Bank Tanah sebagaimana amanat dari Undang-Undang (UU) Ciptaker tentu tujuannya mulia, karena mengikis terjadinya mafia tanah. Namun demikian keberadaan bank tanah ini harus lebih berpihak pada UMKM. “Tujuannya bagus, memberikan kepastian kepada investor soal tanah. Hanya saja, jangan sampai bank tanah ini tidak berpihak ke rakyat kecil,” kata Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Lebih jauh kata Ferry, bank tanah memiliki tugas harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UMKM dan transparansi mengenai data-data tanah. Negara harus memiliki basis data tentang tanah yang masih tersedia untuk kawasan industri, perumahan, pariwisata dan lain-lainnya. “Jadi negara memberikan kepastian mengenai ketersedian tanah. Dengan begitu investor bisa melihat dan memilih tanah yang mau dipilih dan dijadikan usaha,” tambahnya.

Saat ditanyakan kedudukan bank tanah, Ferry menjelaskan posisi lembaga ini bisa independen, atau dalam sebuah kementerian. Namun lebih baik berada di bawah langsung presiden. “Bank tanah ini menegaskan bahwa negara tetap berdaulat soal tanah,” ujarnya.

Menurut Ferry, bank tanah boleh membatasi penguasaan tanah atau kepemilikan oleh seseorang. Misalnya, tanah sebuah kabupaten bisa dikuasai 50% nya oleh seorang investor. Jelas ini bisa merusak tatanan dan menimbulkan ketidakjelasan. “Bank tanah harus bisa mengurangi munculnya para mafia,” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan meski tujuan bank tanah untuk memudahkan berbagai macam pembangunan, badan tersebut perlu dikawal. “Karena kita khawatir pendirian bank tanah ini jadi jalan pintas sebagian pengusaha swasta atau oligarki untuk bisa mendapatkan tanah secara murah, bahkan gratis,” katanya, 3 Nopember 2020.

Abra menjelaskan alasannya apabila ada proyek yang dianggap strategis oleh pemerintah yang dikerjakan swasta, pemanfaatan lahan tersebut difasilitasi negara. Tanah tersebut bisa dialihkan pengelolaannya ke swasta. Hal yang menjadi catatan adalah dalam pembebasan tanah tersebut pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, pengalihan ke swasta dikenakan biaya serendah mungkin. “Artinya pemerintah yang menanggung biaya itu untuk kepentingan korporasi. Walaupun tanah itu milik negara, tapi dalam pengeloanya bisa dialihkan ke swasta,” jelasnya.

Di sisi lain, Abra menuturkan bahwa pada pasal 127 UU Cipta Kerja berbunyi bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit. Kata terakhir nonprofit itu menurutnya bisa menjadi masalah. “Itu bisa diasumsikan perlu bank tanah dapat untung besar dan swasta saja yang mendapatkannya. Karena memang diamanatkan bank tanah tidak mencari profit,” ucapnya. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top