Nasional

Bambang dan Masinton Bantah Menekan Miryam Haryani

JAKARTA – Dugaan korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah di DPR RI, salah satunya anggota Komisi III DPR FPDIP Masinton Pasaribu. Tapi, Masinton meski mengaku kenal dengan mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 ini, Miryam S. Haryani, yang kini menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP tersebut, namun sebatas kenal saja, tak ada yang lain.

“Saya mengenal begitu saja. Beliau anggota fraksi dari Hanura. Enggak pernah ngomongin apa-apa. Kalau ketemu rapat paripurna ya ‘say hello’ saja, enggak ada yang lain. Makanya saya kaget disebut-disebut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, ikut menekan Miryam untuk tidak mengakui adanya pembagian uang proyek e-KTP itu,” tegas Masinton pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Selain itu selama di DPR, kata Masinton, dirinya dan Miryam tidak pernah satu komisi, dan berbeda fraksi. “Jadi saya nyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ketika saya ketemu dengan Mas Bambang Soesatyo dan Desmond J. Mahesa juga di Komisi III, beliau juga membantah rumor tersebut,” kata Masinton.

Hal yang sama diungkapkan politisi Golkar Aziz Syamsuddin yang juga membantah menekan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, untuk tidak mengakui pembagian uang terkait proyek e-KTP. “Saya enggak pernah ketemu sama Ibu Miryam dan tidak pernah berbicara,” kata Aziz.

Aziz menyatakan tidak pernah satu komisi bersama Miryam pada periode 2009-2014. “Kalau tidak bisa membuktikan bahwa keterangan di muka pengadilan itu bagian dari fakta hukum, itu kena tindak pidana tersendiri, tindak pidana tersendiri itu harus diusut oleh hakim,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR ini.

Sebelumnya Miryam pernah mengaku diancam saat bersaksi di persidangan kasus e-KTP pada Kamis (30/3/2017), penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, Miryam pernah mengaku diancam sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

Hal itu diungkapkan Miryam kepada penyidik saat pertama kali diperiksa KPK pada 1 Desember 2016. Kepada penyidik, Miryam mengatakan, para koleganya di DPR melontarkan ancaman terkait pembagian uang proyek e-KTP. Mereka meminta Miryam tak menyebutkan adanya pembagian uang. “Saya mengetahui dari media, bahwa ada satu nama yang disebut yaitu Bambang Soesatyo. Yang bersangkutan salah satu orang yang disebut saksi (Miryam) mengancam, Yang Mulia,” ungkapnya.

“Dia disuruh tidak akui fakta perbuatan penerimaan uang,” kata Novel. Lalu menurut Novel, Miryam juga menyebutkan sejumlah nama lain yaitu anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu, dan politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Ada seorang lagi anggota DPR yang juga mengancam, namun Miryam tak ingat namanya, hanya ingat partainya. Melalui mesin pencari Google, penyidik menelusuri nama politisi tersebut. Miryam menunjuk satu foto di internet dan memastikan orang itu juga ikut mengancamnya.

Namun, Novel tidak menyebut nama politisi maupun partainya. “Kami lakukan penggalian sehingga kami tahu jumlahnya berapa orang (yang menerima uang),” kata Novel.

Pada persidangan sebelumnya, Miryam mengaku diancam penyidik untuk mengakui adanya pembagian uang kepada anggota DPR RI. Karena merasa tertekan, Miryam akhirnya terpaksa mengakui adanya pemberian uang. Hakim kemudian memerintahkan jaksa untuk menghadirkan tiga penyidik KPK yang disebut Miryam mengancam.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top