Nasional

Bambang: Arab Saudi Perhatikn Indonesia dalam Perangi Terorisme

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam memerangi terorisme menunjukkan bahwa ancaman terorisme kini semakin serius. Polri dan Kepolisian Arab Saudi sepakat bekerja sama memerangi terorisme dan radikalisme.

Kesepakatan kerja sama itu langsung ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Kerajaan Arab Saudi Usman al Mughrij, di Istana Bogor, Rabu (1/3) lalu. “Sebelum kesepakatan itu ditandatangani, Raja Salman juga telah mengutus Usman al Mughrij, menemui Jenderal Tito di Jakarta, pada Selasa 28 Februari 2017. Keduanya membahas strategi menangkal potensi ancaman terorisme,” tegas Bambang, Senin (6/3/2017).

Karena itu kata politisi Golkar itu, penguatan unit-unit antiteror seperti Detasemen Khusus 88 Polri merupakan hal yang mendesak. Indonesia dan Arab Saudi sepakat memerangi kejahatan lintas negara.

Menurut Bambang, ada belasan poin kesepakatan. Akan tetapi, prioritasnya adalah merespons terorisme masa kini. Hal itu juga diungkapkan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi.

Yang terpenting adalah kesepakatan memerangi ISIS. Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi juga merumuskan strategi memerangi terorisme dan pendanaannya. “Pilihan Arab Saudi untuk menjadikan Polri sebagai mitra mencerminkan kepercayaan dan pengakuan akan kompetensi dan kualifikasi Polri memerangi terorisme. Kerja sama kedua institusi ini termasuk dalam 11 nota kesepahaman yang sudah disiapkan untuk ditantangani dalam rangkaian kunjungan Raja Salman,” ujarnya.

Apalagi kata Bambang, momen penandatanganannya disaksikan langsung oleh Raja Salman dan Presiden Joko Widodo. Ketika berpidato di DPR Raja Salman juga menekankan pentingnya kerja sama memerangi terorisme dan radikalisme tersebut.

Karena itu kerja sama Indonesia dan Arab Saudi juga menunjukkan bahwa komunitas internasional mengharapkan peran signifikan Indonesia dalam merespons jaringan ISIS. “Saya berharap kerja sama ini menginspirasi DPR yang tengah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” tuturnya.

Salah satu yang diwacanakan untuk direvisi adalah akses bagi perluasan wewenang dan keleluasaan negara menindak siapa saja yang terindikasi sebagai teroris. “Lagi pula, teroris masa kini terus mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi modern, serta mampu membentuk sindikasi melalui bentang jaringan di berbagai negara,” pungkas Bambang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top