Perbankan

Bahas RUU HKPD, Sri Mulyani: Daerah Makin Kreatif Dalam Pembiayaan Pembangunan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) akan menjadi payung hukum bagi daerah dalam melaksanakan sinergi pendanaan atas berbagai sumber pendanaan. Begitupun, kerja sama badan usaha antar daerah dan dengan pemerintah pusat. Dengan kebijakan ini daerah akan didukung untuk makin kreatif dan kolaboratif dalam melakukan pembiayaan pembangunan di daerahnya. “Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan di pusat dan daerah sangat besar dan melebihi penerimaan yang diperoleh pada satu tahun anggaran,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipimpin Dito Ganinduto di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Oleh karena itu, lanjut Ani-sapaan akrabnya, pemanfaatan pembiayaan menjadi pilihan strategis, namun harus dijaga dengan sangat hati-hati, sehingga daerah perlu diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan. Sejalan dengan UU Nomor 33 tahun 2004, daerah telah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan pengelolaan instrumen pembiayaan, seperti pinjaman dan obligasi daerah. “Namun pemanfaatan pembiayaan daerah yang diatur dalam UU tersebut masih sangat terbatas di dalam skema pembiayaan tradisional,” ujarnya.

Lebih jauh kata Mantan Direktur Bank Dunia, RUU HKPD akan mengatur terobosan perluasan pemanfaatan instrumen pembiayaan utang daerah. “Dengan demikian, akan ada tambahan skema syariah seperti sukuk daerah, sebagai perluasan skema pembiayaan utang konvensional yakni pinjaman daerah dan obligasi daerah,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebutkan RUU tersebut juga akan menyederhanakan mekanisme pembiayaan utang daerah, tanpa mengurangi aspek keberlanjutan keuangan daerah dan akuntabilitasnya. Pengelolaan keuangan daerah belum efisien, efektif, dan produktif dalam menunjang pembangunan maupun pengurangan ketimpangan. “Ini berpengaruh pada output dan outcome pembangunan yang sangat belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah,” paparnya.

Menkeu menyebutkan salah satu contoh pengelolaan keuangan daerah belum efisien dan efektif adalah adanya belanja yang belum fokus akibat banyaknya jenis program dan kegiatan yakni masing-masing 29.623 dan 263.135. “Ini yang disebut di ecer-ecer pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu bisa menghasilkan output dan outcome,” ujarnya.

Selain itu, belanja di daerah juga belum produktif dengan mayoritas adalah untuk belanja pegawai sebesar 32,4 persen, sedangkan belanja infrastruktur serta layanan publik hanya 11,5 persen. Hal ini terjadi karena penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sesuai esensinya yaitu justru digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal.

Sementara esensi DAU adalah untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan sedangkan DAK untuk penunjang dari keseluruhan TKDD maupun APBD. Tak hanya itu, Sri Mulyani menjelaskan dana pemerintah daerah di perbankan juga tinggi yaitu sebesar Rp173,73 triliun per Juli 2021 karena pola penyerapan belanja yang masih business as usual yakni tinggi pada triwulan IV. “Pola belanja APBD yang masih business as usual yang tertumpu pada triwulan IV. Padahal dalam situasi COVID-19 ini kami memperhatikan setiap transfer bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Ditambahkan Ani, akuntabilitas tata kelola keuangan masih harus ditingkatkan meskipun secara administratif telah membaik namun secara material perlu diperbaiki. “Sinergi dan gerak langkah APBN dan APBD masih belum berjalan secara maksimal sehingga perlu dilakukan penguatan dalam menjaga sinergi dan kesinambungan fiskal itu sendiri,” imbuhnya. ***

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top