Nasional

Bagir Manan Sebut Kepemimpinan DPD Baru Tidak Sah

JAKARTA – Mantan Ketua MA Bagir Manan menilai kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak sah. Tindakan Suwardi yang memandu sumpah ketiga pimpinan DPD RI yang baru lalu itu bertentangan dengan putusan yang dibuat oleh MA sendiri. Sebab, MA sebelumnya sudah membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2 tahun 6 bulan.

Demikian disampaikan mantan Ketua MA Bagir Manan di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, pada Rabu (24/5/2017).

Dalam kasus ini, belasan anggota DPD RI menggugat pelantikan Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua MA, Suwardi, pada 4 April 2017 lalu. Sementara itu Bagir Manan hadir sebagai saksi ahli penggugat.

Menurut Bagir, tindakan Suwardi yang memandu sumpah tersebut bertentangan dengan putusan yang dibuat oleh MA sendiri. Sebab, MA sebelumnya sudah membatalkan Tatib Nomor 1 Tahun 2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun 6 bulan.

Dengan putusan MA itu, kata Bagir, maka kepemimpinan Mohammad Saleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas masih sah hingga akhir periode DPD tahun 2019. “Artinya tidak ada kekosongan pimpinan DPD. Dengan melakukan pemanduan sumpah jabatan, maka MA telah meniadakan hukum yang dibuat MA sendiri. Secara hukum tindakan ini tidak sah,” pungkasnya.

Sebelumnya senator asal DIY GKR Hemas mengatakan ada 11 anggota DPD yang telah mengajukan gugatan ke MA di PTUN. Saat ini sidang-sidang sudah berjalan dan putusan rencananya akan dibacakan pada 8 Juni 2017. “Kita melakukan gugatan terhadap MA di PTUN. Kita ingin MA mencabut keputusan waktu melantik itu,” kata GKR Hemas.

Gonjang-ganjing kursi pimpinan DPD ini akibat masa jabatan pimpinan yang awalnya 5 tahun kemudian diganti jadi 2,5 tahun lewat tata tertib (tatib). Tatib yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun digugat ke MA dan lalu dibatalkan sehingga masa jabatan pimpinan DPD kembali jadi 5 tahun. Meski demikian, lewat rapat paripurna yang ricuh, muncul tatib baru yang mengembalikan masa jabatan pimpinan 2,5 tahun sehingga selesailah kepemimpinan Mohammad Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad sebagai pimpinan DPD. Selanjutnya OSO, Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono menjadi pimpinan DPD yang baru.

Menyadari banyak mekanisme dan aturan yang ditabrak saat sidang paripurna DPD pada 3 April 2017 lalu, maka sejumlah senator menempuh jalur hukum. “Kami bukan mencari jabatan. Tapi, bagaimana kami meluruskan yang sudah diputuskan oleh MA,” tambah Hemas.

Menurutnya, sistem di DPD perlu dibenahi. Dan, gugatan ke PTUN ini juga diajukan agar menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga lainnya. “Saya akan terus berupaya secara hukum untuk menjadi pembelajaran semua lembaga negara. Ini bukan masalah DPD saja,” ungkapnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top