Market

Asuransi TKI Dimintra Transparan Soal Hak Tenaga Kerja

HONGKONG-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti masalah asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Karena itu Tim Pengawas TKI mengadakan pertemuan dengan konsorsium asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap TKI atas segala kerugian dan musibah. “Mereka harus transparan tentang apa saja yang mereka terima dari iuran asuransi yang jumlahnya sekitar Rp 300-400 ribu per TKI,” katanya dalam siaran pers, Senin (20/2/2017)

Fahri Hamzah yang juga Ketua Timwas TKI DPR, Hongkong berangkat dengan sejumlah rombongan delegasi terdiri dari sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi seperti Masinton Pasaribu, Andi Fauziah Pujiwatie, John Kenedy Aziz, Elnino M. Husein Mohi, Saleh Partaonan Daulay, Nihayatul Wafiroh, Achmad Zaenuddin, Irma Suryani, Ermalena dan Capt. Djoni Rolindrawan.

Disisi lain, kata Fahri,
Banyaknya agen penempatan TKI di Hongkong yang masih mengabaikan hak-hak TKI dan pelanggaran kontrak merupakan indikasi sistem yang selama ini masih banyak memiliki lubang yang harus ditutup.

Bahkan Timwas DPR telah melakukan identifikasi masalah pada masa pra penempatan TKI, kali ini Timwas melakukan tahap kerja untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan di masa penempatan.

Timwas langsung mengunjungi shelter-shelter yang selama ini membantu dan menfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan di Hongkong.

Fahri kali ini lebih banyak mendengar dan mencermati curahan hati pekerja. Setidaknya, harus ada kesadaran yang menyeluruh bahwa seluruh pekerja Indonesia di luar negeri khususnya di Hongkong adalah bersaudara dan konsulat Jenderal RI di Hongkong adalah semacam orang tua, yang mengayomi warga negaranya.
“Negara, dalam hal ini diwakili oleh Konsulat Jenderal harus tampak tegas dan berwibawa dalam menghadapi atau membela tenaga kerja yang bermasalah di Hongkong,” kata pimpinan DPR Koordinator bidang Kesra itu menjawab curahan hati dari Herlina, TKI asal Bima yang sedang terlilit kasus tuduhan pencurian dari majikannya, padahal menurut Herlina ia telah dijebak.

Saat ini Herlina tinggal sementara di shelter yang dikelola Yayasan Dompet Dhuafa Hongkong.

Dalam telaah awal ini, tampaknya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia belum berjalan secara optimal.
Tentu ini akan menjadi masukan berharga dalam perbaikan sistem dan regulasi terutama yang saat ini sedang dibahas di DPR yaitu RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri.

Lebih jauh Fahri menjelaskan soal perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, dari data yang dilaporkan BNP2TKI sungguh tenaga dan dana yang ditanggung pemerintah kecil sekali.
“Timwas TKI ingin memastikan jumlah bantuan hukum melalui aparat dan dana dapat ditingkatkan,” tambahnya lagi.

Dikatakan Fahri, rapat dengan otoritas data dan imigrasi, mengingat salah satu akar masalah manajemen TKI adalah identitas ganda. Perdagangan manusia bermula dari tidak adanya data warga negara yang baku, dan akhirnya warga negara jadi komoditas.

Timwas TKI juga melakukan pertemuan dengan pekerja Migran Indonesia di Aula St Paul’s Convent School Causeway Bay dan mengunjungi Kawasan Central dan Victoria Park yang sangat ramai dipadati TKI di hari libur. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top