Market

AS Persoalkan Pedulilindungi, Anas: Keselamatan Jiwa Rakyat Lebih Penting Ketimbang HAM

AS Persoalkan Pedulilindungi, Anas: Keselamatan Jiwa Rakyat Lebih Penting Ketimbang HAM
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Thahir/Foto: Anjasmara

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR sangat menyayangkan kebijakan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan adanya indikasi aplikasi pelacakan Covid-19 Indonesia, PeduliLindungi, melakukan pelanggaran HAM. Tentu kebijalan Deplu AS itu dinilai mengada-ngada dan sekedar mencari gara-gara, karena hanya mendapat laporan dari LSM. “Amerika Serikat melihat masalah ini hanya dari perpektif HAM semata. Sehingga tidak aneh jika kemudian berkesimpukan seperti itu,” kata Anggota Komisi IX DPR, Sy Anas Thahir kepada suarainvestor melalui pesan WhatsApp (WA) di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Politisi PPP ini menjelaskan tudingan Deplu AS itu, hanya karena dari kacamata HAM berdasarkan negara-negara lain yang pelaksanaan program vaksinasi itu hanya bersifat suka rela. “Sementara di Indonesia itu merupakan sebuah kewajiban,” ujarnya.

Dikatakan Anas, pada konteks kewajiban inilah lalu diterjemahkan sebagai sebuah pemaksaan hak individu dalam menentukan tanggungjawab kesehatannya sendiri. “Pada akhirnya mereka dengan mudah mengatakan aplikasi peduli lindungi sebagai pelanggaran terhadap Hak azazi manusia,” terang Legislator dari Dapil Jatim III.

Lebih jauh kata Mantan Wakil Sekjen PBNU, andai saja AS bisa melihat masalah ini dari perspektif kedaruratan mungkin akan lain jadinya. “Karena dalam situasi darurat yang paling diutamakan adalah keselamatan jiwa masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam laporan berjudul “Indonesia 2021 Human Rights Report” yang dikeluarkan Deplu AS, pekan ini, disebutkan ada indikasi aplikasi pelacakan Covid-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM.

Disebutkan PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang. Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan beberapa LSM. Namun tidak dijelaskan secara rinci LSM tersebut. ***

Penulis   : M Arpas
Editor    : Budiono

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top