Nasional

Arsul Sani: Hukum Adat Sebaiknya Masuk Perda

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan diselesaikan pada masa sidang ini oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, khusus hukum adat terkait pidana tambahan.

Sedangkan di luar pidana tambahan itu sebaiknya masuk pada Peraturan Daerah (Perda). Seperti hak dan kewajiban hak adat dan lain-lain, meski dalam RKUHP pidana tambahan adat itu masuk draft RUU dengan istilah ‘living law’ atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

“Jadi, sebaiknya hukum adat itu diatur dalam Perda. Sebab, secara hukum memungkinkan Perda itu memuat tentang hukum adat. Hal itu mengingat hukum adat tak ada hukuman penjara dan sebagainya itu,” tegas anggota Panja RKUHP DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Dengan demikian kata Sekjen PPP itu, Perda lebih tepat karena langusng berada di bawah pemerintahan daerah. Sementara pasal yang ada di RKUHP hanya terkait pidana adat sebagai pidana tambahan.

Sementara itu dalam Pasal 2 RUU KUHP disebutkan:

1.    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
2.    Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top