Property

Anwar Minta Jumlah Desa Tertinggal Harus Minim Pada 2024

Anwar Minta Jumlah Desa Tertinggal Harus Minim Pada 2024
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid /Foto: Anjasmara

 

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Komisi V DPR mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) segera menuntaskan daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sehingga daerah-daerah tertinggi bisa makin sedikit ke depan. “Sekalipun saya paham, bahwa kunci utama keberhasilan mengentaskan daerah-daerah tertinggal itu bukan tanggungjawab Kementerian Desa saja,” kata Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 dan Pembicaraan Pendahuluan encana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Namun, kata Anwar, tentu dibutuhkan kerja bareng dengan semua lembaga dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memberi prioritas khusus agar daerah-daerah tertinggal itu bisa dikurangi, sebagai contoh Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat tiga kabupaten yang hingga per hari ini masuk kategori daerah tertinggal. “Tentu sebuah hal yang memalukan, Provinsi Sulteng itu masuk daerah tujuan investasi yang begitu besar tapi masih ada daerah tertinggal. Saya ingin juga mudah-mudahan ini mendapat perhatian, kita coba membedah bersama-sama, kenapa masih ada istilah Daerah Tertinggal itu,” imbuhnya.

Padahal, kata Mantan Bupati Morowali, di sisi lain ada juga sejumlah daerah di Provinsi Sulteng yang sudah lebih sejahtera, misalnya Kabupaten Tujuh Una-Una, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, itu termasuk daerah-daerah yang cukup maju sebenarnya. “Mungkin sudah bisa dievaluasi kalau memang sudah memenuhi standar mendingan dikeluarkan dari stigma (daerah tertinggal),” sambung Anwar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Kementerian Desa dan PDTT untuk kedepannya semakin meningkatkan alokasi dana desa menjadi prioritas utama yang lebih besar lagi. “Karena bagaimanapun juga sekarang ini desa kita ini, alhamdulillah berkat binaan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, baik di sisi administrasi pemerintahannya sekarang ini sudah jauh lebih baik, Pak Menteri,” papar Anwar lagi.

Pengelolaan dana desa, sambungnya, hanya akan berdampak multiplier effect jika alokasi dana desa tersebut langsung mengenai ke kas-kas desa. “Saya kira akan jauh berbeda multiplier effect yang terjadi ketika dana alokasi desa ini ditingkatkan dari sekarang,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Demokrathttp://www.kpu.go.id Sulteng ini mengungkapkan bahwa tentu membutuhkan perjuangan keras dari semua pihak. “Panglimanya tentu Pak Menteri PDT dan Presiden Jokowi, karena itu pada akhir masa jabatan presiden 2024, bisa memberikan hadiah terbaik buat desa di Indonesia, dengan memberikan alokasi dana desa yang cukup signifikan dari kondisi yang ada sekarang, Saya kira itu amanah UU Desa,” pungkas Anwar.***

Penulis : Iwan Damiri
Editor   : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top