Nasional

Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Jadi Model Sosial Sistem Kenegaraan

Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Jadi Model Sosial Sistem Kenegaraan
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melihat semangat voluntarisme Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 18-20 November lalu, sangat luar biasa. “Sangat damai. Proses pemilihannya sangat demokratis,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022).

Anis Matta melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah dengan terpilihnya Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode kedua di dalam Muktamar ke-48 yang mengambil tema ‘Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta’. “Ada pesan kuat yang ingin disampaikan pimpinan dan kader Muhammadiyah kepada publik Indonesia secara umum. Pertanyaannya, apa makna yang ditawarkan dari pencerahan semesta ini,” ujarnya lagi.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai semangat voluntarisme ini bisa menjadi model sosial dalam mengintegrasikan sistem keagamaan ke dalam sistem kenegaraan. Ini bisa menjadi solusi bagi negara dan dunia yang saat ini tengah mengalami krisis ideologi.

Lebih jauh Anis Matta berharap organisasi massa (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) bisa berperan untuk memberikan solusi bagi pemikiran dunia, yang sedang menghadapi krisis global dan krisis ideologi. “Indonesia bisa menjadi pembeda dengan negara lainnya, karena disini tidak hanya demokrasi, keadilan dan kesejahteraan yang bisa menyatu. Disinilah peran kedua ormas ini,” katanya.

Anis Matta: Semangat Voluntarisme Muhammadiyah Jadi Model Sosial Sistem Kenegaraan

Gelora Talk bertajuk ‘Membedah Agenda Keumatan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Rabu (23/11/2022)

Ajang Silaturahmi

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 -2015, Prof Din Syamsuddin mengungkapkan, semangat voluntarisme di Muhammadiyah terawat dengan baik selama ini, karena menganggap Muktamar hanya sebagai ajang silaturahmi. Sehingga tukar menukar pemikiran dan proses politik kepemimpinan internal, nyaris tidak ada perdebatan atau kritik, karena semua sudah diselesaikan sebelum Muktamar. “Semua pemikiran telah dibahas sebelum Muktamar, disiapkan setahun sebelumnya oleh sebuah tim kecil dan sudah disosialisasikan ke berbagai Universitas Muhammadiyah dan pimpinan wilayah. Kemudian dimintakan persetujuan untuk dibawah ke Muktamar,” jelasnya.

Ada tiga materi yang disiapkan untuk dimintakan persetujuan saat sosialisasi tersebut, yakni mengenai organisasi, kebangsaan dan kemanusiaan. “Tema-tema ini menjadi menjadi pembicaraan setahun sebelum Muktamar, diselesaikan dalam seminar-seminar dan saya pernah memimpin rapat-rapat para pakar Muhammadiyah itu secara intens,” katanya.

Sedangkan KH Marsudi Syuhud, Tokoh NU dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH Hasyim Asyari adalah para pemikir yang memiliki kiyai (guru) dan perguruan (sekolah) sama.”Muhammadiyah lahir lebih tua tahun 1912, adiknya yang bongsor Nahdatul Ulama lahir 1926. Saya melihat ada kehebatan dua tokoh pendiri Muhammadiyah dan NU ini, bisa menciptakan dakwah dengan deferensiasinya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah dan NU pendiri Republik Indonesia,” kata Marsudi Syuhud.

Muhammadiyah, menurut Marsudi Syuhud, dakwahnya dimulai dari kota menuju desa, sebaliknya NU dakwahnya dari desa menuju kota. “Sekolah-sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah sekarang dari kota sudah sampai desa, sementara pesantren dan majelis taklim NU dari desa sudah ke kota,” katanya.

Sehingga jika dikaitkan dalam konteks ideologi, maka antara Muhammadiyah dan NU tidak berselisih pendapat. Karena Pancasila pada dasarnya, mengedepankan musyawarah mufakat yang berasal dari pemikiran Muhammadiyah dan NU. “Jadi standing poinnya, antara Muhammadiyah dan NU, saya yakin tidak akan berbeda,” katanya.

Yang diperlukan saat ini, lanjut Marsudi Syuhud, adalah menyatukan pandangan tetang mazhab-mazhab keagamaan antara Muhammadiyah dan NU, menjadi pemikiran sebuah aturan perundangan-undangan seperti pembahasan UUD 1945 terdahulu. “Kita tidak perlu mengambil model demokrasi Amerika atau China, Indonesia punya model sendiri, yakni musyawarah, karena pada dasarnya kebijakan politik atau negara didelegasikan melalui pemilihan umum secara demokratis,” katanya. ***

Penulis    : M Arpas
Editor      : Chandra

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top