Nasional

AM. Fatwa: Penguatan DPD Butuh Pemimpin yang Berwatak Keras

JAKARTA – Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM. Fatwa menyatakan positif kritik pakar hukum Saldi Isra terhadap DPD RI yang disebutnya “DPD Memprihatinkan, Kewenangan Terbatas tetapi Cakar-cakaran”. Itu pandangan positif sebagai pakar yang mengamati dari luar. Namun kondisi objektif internal tentu berbeda dengan anggota DPD sendiri yang mengalami langsung masalahnya. Untuk itu DPD dibutuhkan pemimpin yang dekat dengan Presiden, berani, keras, dan ceplas-ceplos.
“Hemat saya, pemicu pokoknya itu adalah keresahan anggota DPD yang dengan kewenangan terbatas dan harapan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai pintu masuk memperkuat wewenang DPD ternyata tidak kunjung terwujud. Malah dalam waktu dekat ini sepertinya tidak mungkin terjadi dengan kondisi politik sekarang ini, karena Presiden Jokowi pasti tidak ingin terganggu pemerintahannya,” demikian AM Fatwa dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Padahal kata mantan politisi PAN itu, amandemen pasti dibarengi dengan hiruk-pikuk politik. Di depan Presiden saat konsultasi DPD RI dengan Presiden pada Jumat (16/12/2016) lalu, telah disampaikan bahwa menjadi tidaknya amandemen, jangkar politiknya ada di Istana.
Kondisi politik tersebut diperparah dan dipicu pula oleh gaya dan prilaku kepemimpinan DPD selama ini, yang tidak menggambarkan kepemimpinan parlemen, tapi lebih semacam pimpinan perusahaan. Dan, berujung fatal dengan dipenjarakannya Ketua DPD RI dalam kasus korupsi.

Dalam pada itu, putusan MK yang sedikit mengangkat martabat DPD dalam proses legislasi di DPR tidak diindahkan oleh DPR sendiri alias DPD tidak dianggap oleh DPR. Untuk mempermudah komunikasi dengan DPR, saya sendiri sudah lama menyarankan agar setiap Anggota DPD punya orientasi yang jelas dengan partai-partai politik yang ada di DPR.

Tapi, politisi tiga zaman itu adalah sebatas anggota atau maksimal dalam Dewan Pembina/Penasehat/Kehormatan bukan dalam aktifitas harian atau pengurus harian. Dan sebaiknya tidak semacam ‘bedol desa’ secara berkelompok masuk ke partai tertentu, meski hal itu tidak dilarang Undang-Undang.
Namun kata Fatwa, terakhir ini, ada semacam kampanye sosialisasi menginginkan perlunya seorang Ketua DPD dari ketua umum partai politik yang dekat dengan Presiden Jokowi, seorang pemberani, berwatak keras, banyak akal, ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Seorang politikus senior dari DPR mengatakan, “mungkin DPD memang perlu dipimpin oleh orang seperti Donald Trump supaya menarik perhatian.”

Tapi menurut Fatwa, dalam perjuangan politik itu diperlukan kesabaran politik dengan memperhitungkan segala kondisi, dan yang terpenting adalah konsistensi serta punya akhlak politik negarawanan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top