Nasional

Alumni HMI Wati Minta DPR Tak Gegabah Sahkan RUU PKS

JAKARTA, Forum Alumni HMI Wati atau Forhati meminta DPR dan masyarakat mengkaji lebih cermati RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), karena masih ada pasal-pasal yang harus dikritisi. Dimana semua pasal-pasal itu harus sejalan dengan Pancasila. Khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu secara sadar dan bertanggung jawab Majelis Nasional FORHATI akan membahas RUU PKS tersebut.

“Semua kalangan sepakat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Meski tidak semua kalangan sepakat terhadap kebebasan seksual dan perilaku seksual menyimpang yang dapat ditimbulkan,” demikian Hanifa Husein, Koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati

Jika RUU PKS tersebut disahkan dan diberlakukan, terutama karena perangkat hukum yang ada belum memberikan efek jera, maka secara akademis, RUU PKS tersebut jangan sampai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum, melalui Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan, semua Undang-Undang yang berlaku di negara ini harus sesuai dengan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.

Kekhawatiran tersebut akan terjadinya penyimpangan hubungan seksual sejenis, dan hanya dihukum jika melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Padahal kata Hanifa, Islam melarang hubungan sesama jenis.

Di sisi lain kekhawatiran perbuatan zina tidak dapat dihukum. Juga berbagai hal terkait kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS, bisa diusulkan dalam penyempurnaan UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, atau RUU KUHP yang sampai sekarang belum disahkan atau RUU Kejahatan Seksual.

“Mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa lebih smart mencermati kepentingan masyarakat tentang kekerasan seksual ini. Juga tidak terjadi tumpang-tindih dengan UU yang sudah ada,” kata Hanifa.

Menurut Hanifa, setiap manusia, apapun etnis, suku, ras, bangsa, dan agamanya tidak memberi ruang toleransi pada setiap perilaku dan hubungan seksual.

Dan, yang terpenting dan utama dalam Islam sebagai jalan hidup yang dianut oleh sebagian terbesar masyarakat, hubungan seksual antara lelaki dan perempuan hanya ada dan boleh berlaku dalam ikatan pernikahan sebagaimana ajaran agama Islam, dan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebab, prinsip moral ini, hubungan seksual berdimensi spiritual, menjamin kejelasan tentang hubungan nasab – asal usul,  dan  mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, dan mengancam kesejahteraan hidup insani sebagai sebaik-baiknya manusia yang beradab.

Pada prinsipnya pernikahan harus sesuai dengan ajaran Islam, agar terhindar dari berbagai kehancuran dan penghancuran manusia. Antara lain penyebaran HIV/AIDS yang disebabkan oleh perilaku seks bebas dan seks menyimpang.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top