Nasional

Alpha: Jual Beli Jabatan Rusak Tata Kelola Pemerintahan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pakar Hukum Pidana Azmi Syahputra menegaskan aksi jual beli jabatan sangat merusak tata kelola pemerintahan. Bahkan cita-cita menyejahterakan masyarakat hanyalah semu belaka.Tertangkapnya, Bupati Kudus melalui OTT KPK (Jumat 26/7/2019) karena jual beli abatan, tentu sangat
miris. Hal ini menunjukkan kepala daerah yang ketagihan korupsi dan tidak mau ambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. “Jual beli jabatan ini adalah salah satu modus yang sering dilakukan untuk memperkaya diri, perputaran uang dari jual beli jabatan setahun bisa puluhan triliun,” katanya, Minggu, (29/7/2019).

Adapun tujuan yang mau dicapai dalam jual beli jabatan adalah menguatkan jabatan dan membuat kebijakan yang menguntungkan. Setidaknya guna mengembalikan biaya ongkos politik kepala daerah.

Memanfaatkan jabatan kepala daerah dengan segala kewenangan yang ada. Dengan cara menjual jabatan pada orang orang yang haus kekuasaan. Sekaligus mempertahankan posisi atau mencari promosi jabatan adalah merusak tata kelola pemerintahan.

Yang ada malah membuat birokrasi di lingkungan pemerintahan tersebut makin korup dan dijalankan biasanya oleh orang yang bukan ahlinya. Bahkan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan pada posisinya tersebut. Sehingga bisa membawa manfaat, jadi orang yang terpilih dari jual beli jabatan biasanya integritas dan dedikasinya rendah. Sehingga sulit menyepakati adanya reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

Mental pejabat begini hanya fokus melayani atasan bukan untuk melayani dan memikirkan kesejahteraan dan program keadilan sosial masyarakat. “Mana mungkin mental tipe pejabat begini memikirkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada bagaimana mengumpulkan uang dan mempertahankan kekuasaannya,” terangnya.

Menyikapi maraknya peristiwa jual beli jabatan ini Komisi Aparatur Sipil Negara harus dievaluasi kembali karena tidak efektif. Karena itu Menteri Aparatur Negara dan Kemendagri harus bertindak cepat. Setidaknya melakukan langkah konkrit termasuk dengan KPK untuk menangani masalah serius yang terus berkali kali terjadi.

Karena ternyata, tindakan tanpa kapok ini yang dilakukan kepala daerah untuk korupsi melalui jual beli jabatan. Selain itu perlu sinkronisasi dan harmonisasi regulasi seleksi pejabat termasuk penyeleksian dilakukan secara terbuka. “Juga melibatkan pihak ketiga yang independent agar lebih terhindar dari konflik kepentingan termasuk perilaku jual beli jabatan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top