Nasional

ALPA : Selesaikan Kasus Melina Lewat Hukum Bukan Petisi

JAKARTA-Kasus Meliana, warga Tandjung Balai, Sumatera Utara yang didakwa melanggar pasal penodaan agama akhirnya dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim.

Gara-gara kasus ini masyarakat gelisah, karena makin banyak korban pasal penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP.

Hanya saja melakukan tekanan politik guna membebaskan Meliana dari jeratan hukum dinilai tidak tepat. “Kasus Meliana lebih tepat diuji melalui tahap banding, jadi bukan melalui petisi,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi
Hukum Indonesia (Alpa), Azmi Syahputra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK) ini mengkritik manuver strategi kuasa hukum Meliana yang lebih mendahulukan pendekatan politik ketimbang aspek hukum.
“Saat ini tim kuasa hukum malah sibuk membuat petisi pembebasan bagi Meliana dengan membuat petisi via media sosial. Padahal langlah ini belum tepat jika dikaji secara kerja-kerja profesional,” tambahnya.

Menurut Azmi, saluran hukumnya sudah ada dan sangat jelas, maka seharusnya mekanisme itu dapat dilakukan melalui upaya hukum banding ataupun sampai kasasi. Karena itu, penasehat hukum mestinya dapat menuangkan segala argumen hukumnya.

Bahkan, kata Azmi, sekaligus fakta-fakta yang diabaikan oleh hakim termasuk hukum acara yang dilanggar, jika
ditemukan oleh penasihat hukum. Pasalnya, proses perkara ini sudah sampai ke ranah yudikatif dan sudah ada produk hukumnya berupa putusan hakim dan hanya dapat dieliminir dengan putusan pula.

Lebih jauh kata Azmi, lembaga yudikatif itu berasas non intervensi dari siapapun dan lembaga apapun karenanya jika
perkara masih dalam tahap penyidikan, mungkin saja dapat dilakukan termasuk SP3 tentunya dengan
memperhatikan syarat syarat yang diperbolehkan
Undang-Undang (UU).
Karena nya terhadap hal ini sangat tepat kiranya
penasihat hukum Meliana melakukan penemuan
hukumnya dengan cara membangun argumen
hukumnya dan menyisir fakta hukum yang diabaikan oleh hakim maupun jaksa serta diuji pada tahap banding sampai kasasi.***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top