Nasional

Alaska Tolak DP Fasilitas Pribadi Pejabat Negara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Adri Zulpianto
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) menolak atau revisi Perpres No.68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara. Karena Perpres itu tidak pro rakyat di tengah Covid-19 dan ketidakatabilan ekonomi global.

Selain itu, banyak karyawan terancam PHK, dan negara pun mengeluarkan surat hutang sebesar US$4.3 M untuk menanggulangi wabah Corona. Namun, anggota DPR malah akan mendapat uang Rp116.650.000/orang.

Jika dihitung Rp116.650.000 dipotong pajak 15% dikali 575 dewan saja, negara harus mengeluarkan sebesar Rp65.576.250.000. Itu hanya untuk DP. Dan itu baru pejabat negara di DPR, bagaimana dengan pejabat-pejabat negara yang lain? Berapa jumlah yang harus dikeluarkan rakyat untuk memfasilitasi pejabat negara?

Karena itu, Alaska menilai bahwa Perpres No.68/2010 haruslah direvisi atau bahkan dihapus. Menurut Alaska, Perpres tersebut harus direvisi bahwa fasilitas Uang Muka tidak diberikan negara, melainkan dari potongan pendapatan bulanan sebesar persentase yang ditentukan dari harga fasilitas yang akan diberikan, dan cicilan dipotong dari besarnya total pendapatan bulanan para Pejabat Negara setiap bulan.

Apalagi, pendapatan bulanan pejabat negara sudah besar. Padahal, rakyat tidak sama sekali merasakan manfaat dari fasilitas- fasilitas mewah dibiayai oleh uang negara yang berasal dari uang rakyat tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top