Property

Aktifis Lingkungan Minta Oknum Terkait Kasus PSU Kota Tangerang Diproses Hukum

TANGERANG, SUARAINVESTOR.COM-Aktivis Lingkungan Denny Granada menduga kasus penyerobotan dan penggelapan aset Pemerintah Kota Tangerang bakal segera terungkap. Diketahui, aset yang disebutkan Denny berupa prasarana utility (PSU) di RSUD Kota Tangerang. Bahwa seharusnya luas lahan PSU tersebut 14.000 M2, berdasarkan berita acara serah terima (BAST). Sehingga jumlah lahan peruntukan RSUD otomatis berkurang.

Proses penyerahan aset itu menurut Denny memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni selaku pihak pertama dengan nomor; 109,A/MLR-DIRUT/X/05 ditandatangani oleh Direktur PT. Modrnland Realy saudara Luntungan Honoris. Lalu pada pihak kedua kesepakatan itu mengantongi nomor : 593/355.A-Dinperkim/III/06 yang ditandatangani oleh Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH) saat itu. “Persoalan ini sudah mulai pada ranah hukum,” ungkap Denny tanpa menyebut pihak APH yang dimaksud.

Dalam proses penyelidikan, dia juga mengatakan, sudah ada beberapa pejabat Pemda Kota Tangerang sudah diperiksa atau dimintai keterangannya. Awalnya Denny mengklaim tidak mengetahui persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Saat dirinya diundang ke kantor BPKD kabar persoalan itu sudah beredar dan bahkan sudah ada pejabat terkait yang sudah dimintai keterangan.
“Tidak sengaja saat saya dimintai pendapat untuk PSU Perumahan Taman Royal 2. Saat itu juga ada Plt Kepala BPKD dan Kabid pencatatan aset,” ucap Denny.

Denny juga mengaku sempat tidak menyangka bahwa kasus ini sudah masuk ke meja hijau. “Awalnya saya, kaget ternyata permasalahan ini sudah masuk ke ranah penyelidikan, yang padahal saya, sendiri tidak pernah membuat /menyampaikan pelaporan kepada APH (aparat penegak hukum), namun setelah saya selidiki ternyata ada lembaga lain yang melaporkan permasalahan dugaan hilangnya aset PSU tersebut pada 16 Agustus 2021,” ucap Denny menegaskan.

Artinya kata Dia, aparat sudah lebih dahulu melakukan proses hukum. Dan ini dilakukan sudah jauh hari sebelum pemberitaan di sejumlah media. Surat salah satu lembaga yang melaporkan dengab nomor : 011/DTPPA.FSU RSUDK-TR/2021. Tentang: Dugaan tindak pidana aset fasilitas sosial utility RSUD Kota Tangerang, Kelurahan Kelapa indah, Kecamatan Kota Tangerang-Banten. “Saya, sangat menaruh harapan supaya kasus dugaan penggelapan lahan ini diselesaikan aparat dengan profesional,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Badan Penelitian Aset Negara (BPAN – RI) DPC Kota Tangerang H Muchdi, menegaskan pengembang yang telah memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) wajib menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) serta PSU (prasarana sarana utility) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tangerang. “Fasos dan fasum serta PSU yang telah diserahkan pengembang akan merupakan aset Pemda Kota Tangerang,” ujarnya, Senin (27/9/2021)

Oleh karena itu, Muchdi mendesak aparat penegak hukum (APH) yaitu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten harus memanggil dan memeriksa Walikota dan Wawali serta jajaran SKPD dan UKPD Pemda Kota Tangerang dan juga Pengembang terkait PSU yang berlokasi di RSU Kota Tangerang dan Perumahan Taman Royal. “Masyarakat meragukan kesungguhan Pemda, untuk menyelesaikan persoalan PSU, fasos, dan fasum. Karena Pansus tidak serius menyelesaikan aset-aset lahan tanah Pemkot Tangerang. Padahal, berdasarkan berita acara serah terima (BAST), lahan PSU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemda Kota Tangerang dan pihak swasta,”ucap Muchdi.

Menurutnya, Kejati Banten sebenarnya tidak sulit untuk mengungkap dugaan penggelapan lahan PSU tersebut. Karena nama perusahaan pengembang perumahan itu sudah jelas dan dapat dipanggil untuk menunjukkan lokasi lahan tanah yang telah diserahkan serta diperkuat dengan dokumen PSU dan Dokumen BAST, penyerahan sebagai petunjuk luas PSU tersebut. “Kejati Banten dapat memanggil, pengembang yang memiliki SIPPT tersebut, dan harusnya dapat diminta keterangan, sedangkan dokumen perusahaan yang sudah menyerahkan fasos fasumnya dan PSU ada di Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKD) maka tidak sulit untuk mengusut dan membawa kasus ini kemeja hijau,” tukas Muchdi

Dia menyayangkan, lamban nya penyelesaian PSU RSU Kota Tangerang dan Taman Royal 2. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah Dinas Perkim dan BPKD. Karena menjadi ujung tombak untuk mengurus semua aset. Pun begitu, Arief Rachadiono Wismansyah sebagai Walikota Tangerang mengetahui, apalagi sudah menjabat 3 periode.

Da mengharapkan agar dugaan kasus penggelapan lahan PSU RSU dan Taman Royal 2 menjadi pintu untuk mendorong perusahaan yang belum menyerahkan kewajiban fasos-fasumnya dilingkungan Pemda Kota Tangerang. “Kita dorong semangat Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru menjabat di Provinsi Banten, agar juga melakukan pemeriksaan kepada perusahaan/pengembang dilingkungan Kota Tangerang yang melupakan kewajibannya, berkaitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang belum menyerahkan Fosos dan Fasum serta PSU serta oknum – oknum yang diduga telah ,” menggelapkan lahan Tanah PSU untuk memperkaya pribadi dan golongan,” pungkasnya. ***

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top