Nasional

AKD Cepat Terbentuk, Puan: Ada Kemajuan Dibanding Periode Sebelumnya

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bersyukur pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI bisa cepat rampung. Puan mengaku pembagian posisi AKD untuk masing-masing fraksi di DPR secara kekeluargaan sebagai langkah awal yabg baik untuk memulai tugas-tugas kedewanan.

“Alhamdulillah hari ini terbentuk alat kelengkapan dewan melalui musyawarah mufakat. Ini awal yang baik bagi DPR periode ini karena tidak sampai tiga pekan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk,” ucap Puan Maharani usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dengan agenda konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Bagi anggota DPR periode 2019-2024, langkah ini dianggap sebagai kemajuan mengingat pada keanggotaan DPR periode lalu, pembagian pimpinan AKD baru terbentuk enam bulan pasca pelantikan anggota DPR RI. Hal itu terjadi akibat dampak dari pelaksanaan Pemilu 2014 lalu yang merembet pada terpecahnya kekompakkan di DPR dimana terjadi dua kubu yaitu Kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada dalam barisan partai di luar pemerintah.

“Ini tentu sebuah kemajuan mengingat pada periode sebelumnya alat kelengkapan dewan baru terbentuk setelah 6 bulan pelantikan. Saya berharap dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan ini, DPR segera bekerja untuk memenuhi aspirasi masyarakat,” kata Puan.

Cucu Proklamator RI Sukarno ini menjelaskan rapat Bamus menyepakati 11 komisi dan 6 badan. Tiap komisi terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua. Total ada 17 ketua komisi dan badan serta 66 wakil ketua komisi dan badan.

“Semua fraksi sudah sepakat dan tinggal ketok palu pada sidang paripurna pertama yang insya Allah akan berlangsung hari selasa depan.

Pembentukan AKD yang disepakati seluruh fraksi ini merupakan wujud dari prinsip gotong royong dalam kepemimpinan saya di DPR,” ucap Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.

Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut;
Fraksi PDIP menjadi Ketua Komisi III (Hukum), Ketua Komisi IV (Pertanian, Kehutanan, Maritim), Ketua Komisi V (Infrastruktur dan Transportasi), dan Ketua Banggar serta 11 wakil ketua.

Fraksi Partai Golkar mendapat kursi Ketua Komisi I (Pertahanan, Intelijen, dan Luar Negeri), Ketua Komisi II (Dalam Negeri), dan Ketua Komisi XI (Keuangan) serta 10 wakil ketua.

Fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua Baleg, Ketua BKSAP dan 9 wakil ketua. Fraksi Partai NasDem mendapatkan kursi Ketua Komisi VII (Energi), Ketua Komisi IX (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) serta 8 wakil ketua.

Fraksi PKB menjadi Ketua Komisi VI (Perindustrian dan Perdagangan), Ketua Komisi X (Pendidikan dan Pemuda Olahraga), serta 7 wakil ketua.

Sementara Fraksi Partai Demokrat mendapat Ketua BURT, Ketua BAKN dan 4 wakil ketua. Fraksi PKS menjadi Ketua MKD dan 6 wakil ketua.

PAN mendapat jatah Ketua Komisi VIII (Agama dan Sosial), dan 5 wakil ketua. Sedangkan PPP mendapat 4 wakil ketua komisi.(ato)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top