JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Mencuatnya isu tentang akan adanya koalisi besar di parlemen dan pemerintahan telah memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya adalah akan hadirnya pemerintahan baru dengan koalisi permanen yang stabil untuk 20 hingga 25 tahun mendatang.
Lalu, apakah pola pemerintahan kelak akan mirip dengan yang digunakan “Orde Baru” di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama kurang lebih 30 tahun?, masih belum jelas.
Isu itu dipastikan akan memantik berbagai spekulasi dan aneka pendapat. Pasalnya, setelah mengalami reformasi dan perubahan konstitusi setelah reformasi 1998, Indonesia telah masuk ke era demokrasi. Sistem pemilihan presiden secara langsung kemudian diberlakukan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilh untuk pertama kalinya pada Pemilu 2004.
Isu akan munculnya koalisi besar mirip “Orde Baru” tersebut cukup beralasan kalau melihat sejarah perjalanan politik di Indonesia. Maklum, ketika Presiden Soeharto berkuasa, pemerintahan “Orde Baru” melalui fusi partai-partai menjadikan pentas politik nasional hanya diisi oleh dua partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar). Padahal, pada Pemilu 1971 terdapat 10 peserta pemilu dengan pemenang Golkar.
Ketiga peserta pemilu usai penyederhanaan parpol pada 1973 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 1, Golongan Karya (Golkar) dengan nomor urut 2 dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menggunakan nomor 3 sampai muncul Era Reformasi 26 tahun lalu. Golkar belum disebut sebagai partai politik ketika itu meskipun ikut pemilu dengan basis dukungan dari para guru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan kalangan birokrasi.
Penyederhanaan (penggabungan) partai merupakan kebijakan yang sengaja dibuat oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuan fusi partai politik atau fusi parpol sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas politik sehingga pembangunan ekonomi bisa berjalan tanpa gangguan.
Kembali ke masalah rumor tersebut. Adalah Wakil Kapten Timnas Pemenangan pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said yang memunculkan isu tersebut. Sudirman Said mengaku mendapat informasi tentang adanya skenario koalisi besar yang akan mengikutkan seluruh atau mayoritas partai nasional.
Dia mengatakan bahwa nantinya koalisi partai besar itu bakal berlangsung selama 20 sampai 25 tahun. Bahkan, skenario itu hanya akan menyisakan satu sampai dua partai di luar koalisi.
“Katanya nih bisik-bisik di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20 sampai 25 tahun, bahkan sudah mulai ada bisik-bisik seluruh partai dimasukkan saja dalam koalisi besar, permanen, jangka panjang,” ujarnya dalam sebuah diskusi Pemilu 2024 pada Sabtu (2/3/2024) akhir pekan lalu.
Lalu, siapa saja koalisi besar tersebut?
Karena sifatnya masih rumor, belum diketahui partai apa saja yang akan masuk ke dalam koalisi besar tersebut. Karena itulah berbagai spekulasi bermunculan.
Menurut satu sumber Suarainvestor.com, kemungkinan besar tidak hanya Partai Demokrat (PD) yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi yang dipimpin oleh Partai Gerindra bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) itu, diperkiraan akan bertambah gemuk.
Kemungkinan, sekali kemungkinan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bergabung, ujarnya. Konon katanya PDI Perjuangan tidak mau bergabung sehingga PKS dilobi untuk memperkuat koalisi besar itu.
Hanya saja apakah PPP, yang selama ini berada di kubu PDIP bersama Partai Hanura dan Perindo sebagai pendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan bergabung, masih menjadi spekulasi.
Ketua Tim Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno sempat mengaku siap bekerja sama dengan pemerintahan baru nantinya. Akan tetapi pernyatan itu dibantah langsung oleh petinggi partai tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang dikatakan Sandiaga merupakan pernyataan pribadi Sandiaga, bukan sikap dari PPP.
Kalau demikian adanya, tidak salah pula kalau muncul spekulasi penulis bahwa pemerintahan baru nantinya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto (setelah resmi dilantik) seperti akan kembali ke zaman “Orde Baru”. Hanya saja, kekuatan politik bukan lagi tiga seperti zaman “Orde Baru” yang terdiri dari PPP, Golkar dan PDI.
Bukan tidak mungkin akan ada pemerintahan dengan koalisi besar seperti disebut di atas dan berhadapan dengan PDI Perjuangan dan PPP di luar pemerintahan kalau partai berlambang kakbah itu lolos ke parlemen. Kita tunggu saja!***
Penulis:John AndhiOktaveri
Editor :John Andhi Oktaveri
