Nasional

Ahok Dalam Pandora BUMN, Sebuah Epilog Penolakan dan Dukungan

*) C.Suhadi, SH, MH

Dari beberapa video yang saya lihat, pergerakan penolakan seorang Basuli Tjahaya Purnama alias Ahok yang akan menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai marak terlihat bahkan mulai masiv, utamanya dari kalangan BUMN dan Alumni 212. Dan yang sudah terang-terangan menolak BTP adalah Serikat Pekerja Pertamina, karena berhembus kuat isue BTP akan menduduki jabatan penting di salah satu BUMN itu.
Infonya, penolakan bukan hanya yang dimuat dalam bentuk berita di media menstream maupun vedio pendek, namun lebih dari pada itu mereka akan demo dengan jumlah besar demi menjegal Ahok masuk di BUMN.

Dari link berita yang saya lihat penolakan bukan hanya tentang BTP seorang mantan napi, namun melebar ke masalah sifat BTP yang kasar dan tidak kenal kompromi sewaktu menjadi Gub DKI priode 2015 – 2017.
Dua alasan ini terus mereka goreng agar pemerintah tidak mengangkat Ahok menjadi petinggi di BUMN.

Selain penolakan yang bersumber dari 212 serta Serikat Pekerja Pertamina, yang tidak kalah menariknya juga dukung masyarakat luas kepada BTP yang terus deras mengalir.
Baik dari Relawan maupun tokoh tokoh politik, dari Partai Gerindra, PDI Perjuangan dll yang terus mensupport langkah berani pemerintah untuk menggandeng BTP di kajaran BUMN, yang di gawangi Eric Thohir selaku Menteri.
Dan yang tidak kalah menariknya dukungan datang dari Penyanyi Legendaris, Iwan Fals, dalam cuitannya, 14 Nov 2019, seperti di muat dalam link berita media meanstrem “ wah bakal seru nich “ ujarnya, dalam mengomentari BTP yang bakal menpejabat di BUMN.

Jujur, dengan langkah penolakan yang sangat masiv, hal ini membuat publik menjadi sangat heran dan bertanya tanya, ada apa? dan mengapa!!!
Kalau cuma dua alasan itu, diantaranya masalah hukuman yang sudah di jalanin berkaitan dengan Penistaan Agama vide pasal 156 a KUHP, dengan ancaman 5 tahun.
Dan dalam kaitan ancaman hukuman, mereka maupun mengkaitkan dengan UU Pemilu No. 7 tahun 2017 pasal 227.
Dalam UU itu, seseorang yang pernah diancam dengan tindak pidana sekurang kurangnya 5 tahun tidak dapat di proses untuk menjadi Presiden dan Wapres serta menjadi calon Anggota DPR dan DPD, juga UU No 39 tahun 2008, pasal 22 huruf F dan KPK.

BUMN secara yuridis berada dan tunduk dalam UU PT in casu Perseroan Terbatas. Dan tentang hal itu telah di terangkan dalam UU No. 19 tahun 2003 ( UU BUMN ), pasal 1 ayat 1 dan 2 yang isinya anatara lain:
BUMN adalah sebuah perseroan milik negara, dan modal di setornya 51 % adalah pemerintah. Artinya kata 51 % pemerintah harus menjadi pemilik saham mayoritas.

Dengan mengacu kepada alasan diatas, jelas masalah status BTP bukan lagi merujuk kepada UU Pemilu akan tetapi pure kepada UU Perseroan ( PT ).
Dan kita tahu PT secara umum masalah status masa hukuman bukan menjadi landasan penting sepanjang pemilik saham tidak mempersalahkannya.
Karena masalah status hanya ada di CV dan seterusnya ada di pemegang kebijakan itu sendiri. Dan sebagai mana kita ketahui kebijakan sudah dikeluarkan bahwa BTP akan di beri tempat menduduki salah satu BUMN.

Mengenai masalah sifat yang menjadi alasan penolakan, karena BTP cenderung kasar dan arogan, dan semua maklum akan hal ini karena tidak dapat di pungkiri sewaktu BTP menjabat sebagai Gubernur DKI masalah ucapan keras jadi makanan sehari hari.
Cuma mereka tidak tahu, sikap keras itu bukan untuk apa- apa, akan tetapi dalam rangka perbaikan dan sistem di Pemda DKI yang terbiasa menjadi amtenar (yang hanya mau di layani tapi tidak mau melayani ), karena memang kenyataannya di zaman/ era Ahok semua berbanding terbalik, bukan pejabat yang dilayani tetapi pejabat yang melayani.

Selain merubah sistem pelayanan yang awalnya dilayani menjadi melayani, akan tetapi juga merubah paradigma lama; serapan anggaran APBD (dugaan) bagian yang harus di habiskan dengan sistem bagi bagi jatah antar pejabat selain dari untuk kepentingan masyarakat.
Dan di zaman BTP sikap itu di tiadakan, karena semua mata anggaran penggunaannya di pelototin sama Ahok, tidak boleh menyimpang dari arah tujuan.
Bila ketahuan Ahok akan marah dan tidak akan di loloskan penggunaannya.

Untuk mengatasi itu barangkali Ahok harus mengaum seperti singa, merendah seperti merpati. Karena sifat kasar tidak dapat dimaknai dengan tutur kata yang halus. Ini sudah hukum alam. Jadi apa yang salah, apalagi keras itu untuk perbaikan dan kepentingan masyarakat banyak.

Terbukti langkah ini ampuh dalam mengamankan kepentingan uang negara ( APBD ). Oleh karenanya masyarakat sangat mengapresiasi sikap tegas seorang BTP dalam memimpin kota Jakarta di zamannya.

Apakah BTP selalu kasar, tentu tidak. Lihat sikap kepemimpinan BTP yang sangat peduli sama Rakyat Jakarta. Hampir semua uang di keluarkan pengunaanya buat melayani rakyat kecil.
Sepeti membuat Program KJP ( Kartu Jakarta Pintar ), KJS ( Kartu Jakarta Sehat ) dll.
Termasuk juga membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA ).
Langkah itu menyebarkan ke seantero Jakarta tanpa memandang suku dan rasnya, semua sama dihadapan BTP. Memberangkatkan Marbot ke Tanah Suci tanpa di pungut bayaran. Dan itu bentuk hati seorang BTP seperti Merpati.

Dengan melihat sepak terjang seorang BTP selama ini, dia hanya tidak suka dan marah sama ketidak benaran, bukan marah tanpa arah yang hanya membabi buta. Jadi apa yang mesti ditakuti selama itu benar, dan apa yang di khawatirkan selama ini dapat dipertanggung jawabkan secara tugas.
Justeru dengan ramenya penolakan yang diangkat oleh Serikat Pekerja Pertamina dan di dukung oleh Alumni 212 yang mejadi lawan BTP di Pilkada DKI jujur kita layak bertanya, berarti ada persoalan yang selama ini di kangkangin, yaitu langkah langkah culas yang bermuara pada sindikasi tertentu. Nah kalau memang demikian siap siaplah anda anda akan tergusur oleh tangan dingin seorang BTP. Karena BTP tidak suka zona merah kerugian, yang tidak membangun untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Oleh karena itu, penulis meminta kepada Pemerintah sebagai pemegang Saham Mayoritas PT yang bernama BUMN, untuk tidak takut dan kendor memasukan BTP menjadi pejabat yang paling strategis agar kami mau lihat abdi devisa di BUMN berjubah apa dan siapa.

*)Ketum Negeriku Indonesia Jaya dan Ex Relawan Jokowi KMA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top