JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap TNI tetap profesional dan menjadi garda terdepan dalam membela NKRI. Karena itu TNI tidak boleh berpolitik praktis, kecuali politik kebangsaan. Kalau berpolitik praktis, maka harus keluar dari institusi TNI.
Selain itu TNI harus menjaga hubungan baik dengan instansi lain seperti kepolisian untuk saling kerjasama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
“Saya mendukung jika TNI tidak boleh berpolitik praktis. Itu merupakan garis TNI, sehingga presiden berkewajiban menyampaikan itu secara tegas kepada seluruh jajaran TNI karena amanat konstitusinya demikian,” tegas Agus Hermanto pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Dia menilai pidato Presiden Jokowi pada HUT TNI ke 72 di Cilegon itu, memang harus disampaikan. Apalagi sekarang ini ada isu impor 5.000 senjata ilegal. “Jadi, TNI dan Polri harus menjaga keserasian dan kerja sama yang baik,” pungkasnya singkat.
Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik menganggap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan contoh manuver politik. “Pernyataan itu bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas,” ujarnya.
Padahal, semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Dia menyebutkan beberapa poin kesalahan Panglima TNI dalam menyampaikan pernyataan itu. Pertama, informasi tersebut dinilai sebagai data intelijen yang sensitif dan tidak seharusnya disampaikan kepada publik.
Menurut Rachland, hal itu seharusnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada DPR. Sedangkan, Panglima menyampaikan informasi tersebut justru pada acara yang dihadiri sejumlah purnawirawan TNI dan diliput luas media massa.
Rachland melihat momentum tersebut seperti upaya Panglima untuk menghimpun dukungan bagi manuver politiknya.
