JAKARTA-Terhambatnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengakibat sejumlah kerugian. Bukan hanya terlambat migrasi ke TV digital, namun kerugian negara hingga triliunan rupiah. “Kalau Hanura jelas, minta segera disahkan RUU ini, tapi begitu masuk Baleg ini agak mbalelo,” kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon dalam diskusi “Negara Hadir Melalui RUU Penyiaran Dengan Sistem Single Mux” di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Lebih jauh kata Nurdin, belum selesainya Revisi UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu kendala dalam implementasi ASO (Analog Switch Off) ke TV digital dan menjadi krisis dalam industri penyiaran. Karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. “Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya RUU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,” tambahnya.
Menurut Nurdin, manfaat ASO ke digital dan penyelenggara multiflekser tunggal (single mux), antara lain mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) industri penyiaran, bahkan bisa melebihi PNPB sumbangan telekomunikasi sebesar Rp17,89 Triliun. “Sementara PNPB dari sistem analog yang digunakan saat ini hanya mencapai Rp86 miliar pada 2016,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menjelaskan switch off penyiaran Televisi analog ke digital akan menghemat frekuensi yang bisa digunakan untuk pelayanan telekomunikasi dan internet. “Ada peluang ekonomi dengan diundangkannya RUU Penyiaran ini, yakni mendorong pertumbuhan GDP sebesar US$39,1 miliar,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, menciptakan 145 aktivitas usaha baru dan membuka 286.000 lowongan kerja baru. Melalui digital dividen frekuensi 700 Mhz untuk layanan mobile 4G LTE mampu mendongkrak pendapatan negara sekitar US$9,4 miliar selama 2014-2019.
Sementara itu Direktur Penyiaran Kominfo Geriyantika Kurnia mengakui penundaan ASO akan mengakibatkan dampak negatif yakni kehilangan US$110 miliar PDB dan 2,8 juta pekerjaan. Oleh karena itu digitalisasi penyiaran TV (ASO) perlu segera dilaksanakan. ***
