Nasional

Ada Agenda Politik Dibalik Seleksi Anggota BPK?

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Tanda-tanda ‘ketidakberesan’ seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024 sudah terlihat sejak awal. Kekisruhan itu bermula dari Komisi XI DPR yang membentuk ‘tim kecil’ sebagai penyeleksi. Padahal tim ini tak punya kewenangan dasar hukum. Namun Komisi XI DPR memaksakan kehendak, tim internal ini menjadi penilai sekaligus penentu kelulusan 62 pendaftar.

Al hasil, Tim itu meloloskan 32 nama dan diserahkan kepada Pimpinan DPR.
Mestinya Komisi XI DPR bisa mencontoh Komisi III DPR yang dalam seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi membentuk Panel Ahli.

Tim ahli ini beranggotakan ‘orang luar’, sehingga transparan dan obyektifitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Polemik seleksi calon anggota BPK ini membuat antara Pimpinan DPR dan Komisi XI DPR bersitegang. Meski sudah diserahkan awal Juli 2019, namun 32 nama calon itu lama mengendap.

Namun akhirnya, Pimpinan DPR yang saat itu melakukan rapat konsultasi bersama sejumlah Fraksi dan Komisi XI memutuskan menolak 32 nama tersebut.”Kita kembalikan lagi, nama-nama itu kepada Komisi XI DPR. Jadi kita serahkan kembali,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pimpinan DPR meminta agar proses dan mekanisme fit and proper test perlu diperbaiki. Karena memang diduga ada kesalahan administasi dalam proses seleksi tersebut. “Nah, pembentukan tim seleksi internal ini ternyata dipertanyakan publik, karena celah inilah yang menjadi kelemahan,” tambah Fahri lagi.

Padahal syarat formil dalam persyaratan seleksi itu sudah diatur dalam UU BPK No 15 Tahun 2006, terutama pasal 13, dari ayat (a) hingga (h). Hal diatas harus dilengkapi dan dipenuhi sebagai persyaratan administrasi yang mendaftar dirinya menjadi calon anggota BPK.

Menurut Direktur eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mekanisme seleksi calon anggota BPK diatur dalam UU BPK/2006, pasal 14 ayat (1) sampai (5). Namun dalam ayat (5), dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Tatatertib DPR. “Berdasarkan catatan, seleksi calon anggota BPK RI ini telah dilaksanakan sekitar 9 kali, sejak 2007 hingga 2019. Baru kali ini, ruwet sekali,”katanya.

Padahal jauh sebelum periode ini, kata Tom, proses seleksi calon anggota BPK berjalan lancar-lancar saja dan tidak ada hambatan. Meski ada nuansa politis, tetap mengindahkan aturan yang ada. “Kami setiap ada seleksi calon anggota BPK selalu mengamati. Saya menengarai ada dugaan pelanggaran,” ujarnya lagi.

Yang jelas, kata Tom lagi, dalam tatib DPR No:1/2014 pada pasal 207 dalam ayat (1) hingga (2) dan pasal 208, ayat (1) sudah mengatur secara jelas soal proses seleksi. Bahkan ata cara Komisi DPR dalam melakukan seleksi diatur dalam pasal 198 ayat (2) dan pasal 209 ayat (2). “Jadi itulah persyaratan, mekanisme serta tata cara seleksi calon anggota BPK periode Tahun 2019 – 2024 yang harus ditaati komisi XI DPR,” terangnya.

Sayangnya, lanjut Tom, Komisi XI DPR terindikasi melanggar semua aturan dan peraturan yang telah menginstruksikan persyaratan, mekanisme serta tata cara seleksi calon anggota BPK periode Tahun 2019-2024. Dalam persyaratan yang dibuat serta diumumkan Komisi XI kepada publik calon harus membuat makalah. “Padahal, dalam UU maupun Tatib DPR tidak ada aturan membuat makalah sebagai persyaratan pendaftaran,” paparnya lagi.

Ditolak DPD RI
Nekadnya Komisi XI DPR tentu membuat publik bertanya-tanya, ada agenda politik apa sebenarnya? Anehnya, Pimpinan DPR bermanuver menyerahkan kepada Pimpinan DPD RI yang meminta memilih agar bisa menyeleksi 32 atau 62 nama calon tersebut.
Adapun surat yang dimaksud, surat Pimpinan DPR bernomor PW/14238/DPR RI/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 dan ditandatangani Ketua DPR Bambang Soesatyo, berisi 9 point proses pencalonan anggota BPK.

Pada point 9, DPR memberikan dua daftar calon yakni Pertama 32 nama dan Kedua, 62 nama. Isi surat itu kelihatannya DPR mau lepas tanggungjawab soal polemik. “DPR mau menjebak DPD RI. Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan,” tutur Tom lagi.

Wajar saja surat yang membingungkan itu, ditolak oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), melalui surat bernomor: HM.02.00/2130/DPD/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019.

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang mengungkapkan pimpinan DPD telah membalas surat Ketua DPR Nomor PW/14238/DPR Rl/Vlll/2019 tentang pencalonan anggota BPK, tertanggal 29 Agustus 2019.

Dalam surat tersebut, DPD meminta ketegasan DPR untuk mengirimkan satu versi nama-nama calon anggota BPK yang akan mendapatkan pertimbangan DPD.

“Jangan libatkan kami dalam polemik di internal DPR. Komite VI DPD akan menindaklanjuti surat dan memberikan pertimbangan terhadap nama-nama calon anggota BPK yang diajukan, jika mereka (DPR, red) sudah satu suara. Sudah tidak ada perbedaan pandangan antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi XI dan fraksi-fraksi yang ada di sana,” ujar Ajiep, Kamis (29/8).

Publik menduga seleksi calon anggota BPK RI terseret dalam pertarungan politik internal partai tertentu menjelang Munas 2019. Benarkah demikian?

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top