JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Prosedur pencairan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta untuk pelaku usaha UMKM perlu dipermudah, sehingga upaya pemerintah menyelamatkan jutaan UMKN akibat pandemi Covid-19, tidak sia-sia. “Kami sudah mengkritik Himbara yang lain agar persoalan data pelaku UMKM ini segera diselesaikan. SOP nya disederhanakan saja,” kata Anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, (19/6/ 2021).
Berdasarkan catatan, masih ada sekitar 2,9 juta UMKM yang akan mendapatkan BPUM dan dana yang masih mengendap mencapai Rp3,6 Triliun.
Oleh karena itu, Anggota Fraksi PDIP ini mengingatkan Himbara (Himpunan Bank-Bank milik Negara) agar tidak mempersulit UMKM yang mengajukan pencairan kredit. Pasalnya, banyak keluhan yang diterima DPR bahwa pelaku UMKM kerap kesulitan manakala pengajuan bantuan terganjal hal-hal kecil dalam administrasi. “Kita sepakati bahwa BRI dan bank bank yang lain tidak terlalu njlimet untuk mencairkan bantuan-bantuan itu. Misalnya hanya karena perbedaan huruf atau data di KK, nah ini perlu disederhanakan lagi,” ujarnya lagi.
Namun demikian, Legislator dari Dapil Banten III ini memastikan Komisi VI DPR akan selalu mendorong BUMN untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang kini sedang terpuruk.
Dia mencontohkan pada sektor perbankan, bank-bank milik negara (Himbara) telah melakukan upaya restrukturisasi kredit segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nilai bantuan mencapai Rp470 triliun.
“Himbara itu cukup besar kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi. BRI, BNI, BTN dan Mandiri, itu menjadi ujung tombak karena semua program pemerintah, Himbara inilah sebagai salurannya, itu tidak bisa kita abaikan,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini memaparkan BUMN juga aktif melakukan pemulihan kesehatan lewat vaksinasi yang digalakkan melalui PT Bio Farma Tbk.
Perusahaan induk BUMN Farmasi ini fokus pada kesehatan masyarakat dengan cara memproduksi dan mendistribusi vaksin yang didukung melalui program pemerintah.
“Vaksin itu kira-kira 31 juta yang divaksinkan kepada masyarakat dan kita juga masing-masing anggota DPR yang berjumlah 575 orang itu pasti membuju masyarakat agar program (vaksinasi) itu berjalan,” jelas Ananta.
Dengan dilakukannya vaksinasi, pemulihan kesehatan di masyarakat telah berkontribusi mengakhiri penularan wabah. Ananta berujar, pemulihan kesehatan ini akan mengiringi fase pemulihan ekonomi.
“Mesti kita kita yakini, bahwa dengan demikian itu nanti ekonomi akan tumbuh,” ujarnya.
Sejauh ini pertumbuhan ekonomi masih dalam tahap proses merangkak naik. Meski pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia sempat mengalami minus 5,32 persen, namun kemudian pemerintah telah berupaya memperbaikinya hingga ke posisi sekarang yakni minus 0,74 persen.
Ananta yakin target pertumbuhan ekonomi 2021 yang diperkirakan akan mendekati 4 persen bakal tercapai. Ia mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor yang di antaranya adalah sumbangsih BUMN, seperti percepatan program vaksinasi, insentif pajak kendaraan bermotor, serta subsidi untuk UMKM.
Untuk itu, ia pun memastikan Komisi VI DPR akan terus mendorong bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BRI agar terus mengupayakan bantuan untuk UMKM terkait kredit pada masa pandemi Covid-19.
UMKM, kata Ananta, merupakan komponen penggerak ekonomi rakyat yang menyerap paling besar lapangan kerja di semua klaster usaha. Oleh sebab itu, bank-bank BUMN perlu mendukung potensi ekonomi UMKM semisal dengan membentuk tim khusus pelayanan dan melakukan pembagian zonasi pelayanan pada semua klaster debitur. ***
