JAKARTA, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap polemik pembelian senjata milik Polri tak lagi diperpanjang. Apalagi dikaitkan dengan Panglima TNI. Sebab, Polri tak ingin hubungan Polri dan TNI terganggu akibat polemik tersebut.
“Banyak hal yang lebih penting dari sekadar senjata, yaitu kita semua berkewajiban menjaga soliditas TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri itu dua pilar penting dalam menjaga NKRI,” tegas Kapolri Tito Karnavian pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Karena itu dia meminta tidak ada pihak ketiga yang terus ‘menggoreng’ isu itu sehingga hubungan TNI-Polri terganggu dan itu akan merugikan rakyat, bangsa dan negara.
“Saya dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah sepakat untuk menyampaikan kepada korps masing-masing bahwa hubungan TNI dan Polri harus solid di semua lini,” tegas Tito lagi.
Menurut Tito, tim internal pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto sudah menangani soal polemik senjata tersebut. Pembicaraan telah masuk ke hal teknis seperti membentuk regulasi persenjataan, perizinan dan hal-hal terkait yang lain.
“Jadi, biarkan tim internal pemerintah dulu yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Baru nanti Menkopolhukam akan menyampaikan ke publik,” tambah Tito.
Sebelumnya, senjata dan amunisi yang diimpor untuk Brimob sempat tertahan di Gudang Kargo Unex. Tapi, setelah para pimpinan menggelar rapat akhirnya disepakati 5.932 butir amunisi dalam 71 koli disimpan di gudang milik TNI.
Pemindahan tempat penyimpanan amunisi ini sesuai rapat koordinasi yang dipimpin Menkopolhukam Wiranto. Sesuai keputusan rapat, hanya senjata jenis amunisi tajam yang dititipkan kepada TNI.
Ribuan amunisi tersebut disimpan oleh TNI karena alasan tertentu. Penyebab utamanya adalah belum ada aturan dan payung hukum mengenai jenis persenjataan yang dibeli Polri dari luar negeri tersebut.
Menurut TNI, amunisi tersebut memiliki kecanggihan yang luar biasa. Bahkan, TNI tidak memiliki jenis amunisi seperti yang dibeli oleh Polri.
