Nasional

BPK Temukan 2.525 Kasus Rugikan Negara Rp 1,13 T

JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara di depan Sidang Paripurna Luar Biasa yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) 1 Tahun 2017 itu kemudian diserahkan kepada pimpinan DPD RI.

Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp 419,60 miliar, 846 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 537,72 miliar, serta 2331 pemasalahan penyimpangan atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut.

Saat daerah yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan menyetor ke kas negara dan daerah senilai Rp 388,19 miliar, ketidakpatuhan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 antara lain kekurangan volume senilai Rp 416,93 miliar yang terjadi pada 453 Pemda.

Selain itu ditemukan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp 18,130 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume serta biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp 5,291 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan yang perlu mendapat perhatian adalah ditemukannya penggunaan barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp 46,73 miliar yang terjadi di 61 Pemda.
Beberapa contoh temuan adalah ditemukannya juru bayar gaji yang memanipulasi data perhitungan dan tidak tambahan penghasilan pegawai beban kerja, serta tidak membayarkan tunjangan kelangkaan pegawai tidak tetap.

Penerimaan atas piutang pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Desember 2016 digunakan tantuk kepentingan perangkat desa. Ditemukan permasalahan penggunaan uang dan barang untuk kepentingan pribadi terjadi di 58 Pemda senilai Rp 39,10 miliar.

Pada semester I tahun 2017, BPK memeriksa 537 LKPD tahun 2016 dari 542 Pemda yang wajib menyusun LK tahun 2016. Lima pemda terlambat yampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (WTP) sebanyak 139 Atas LKPD Tahun 2016.

375 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 23 LKPD mendapat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD poin 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini 12 persen yaitu dari LKPD Tahun 2015 menjadi 70%.

Tahun pertama 2016 pada 84 terdapat peningkatan opini LKPD dari opini Tidak wajar, TMP, WDP menjadi WTP atas perbaikan telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015 sehingga kelemahan sistem intern maupun Akuntansi Pemerintahan, keuangan telah disajikan dan diungkap sesuai standar

Dengan demikian kata Nono Sampono, Komite IV DPD RI akan mempelajari semua temuan BPK tersebut. “Komite IV DPD akan mempelajari semua temuan BPK tersebut, termasuk divestasi 51 % PT. Freeport Indoensia, yang berlarut-larut,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top