Infrastruktur

MUI: Dana Haji untuk Infrastruktur Bukan Penyalahgunaan

JAKARTA, Keinginan Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) bukan penyalahgunaan. Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengatakan bisa dilakukan melalui skema syariah untuk investasi dana haji tersebut.

“Kan memang boleh diinvestasikan untuk infrastruktur itu. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk Sukuk. Sukuk itu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” tegas Ma’ruf Amin seusai menerima kedatangan Kapolda Metro Jaya di kediamannya Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7).

Menurut Rais Aam PBNU itu, sudah ada fatwa dari Dewan Syariah MUI soal pengelolaan dana haji yang salah satunya untuk infrastruktur. “Saya ikut menandatangani itu,” ujarnya.

Justru dana haji harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, misalnya penggunaan oleh pemerintah untuk jalan, bandara, pelabuhan. “Jadi nanti ada skema syariahnya dan itu sudah ada,” tambahnya.

Jemaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui kemenag untuk dikelola dan dikembangkan.
Ma’ruf menolak ada anggapan dana haji untuk infrastruktur adalah penyalahgunaan. Menurutnya, pemerintah bagaimana pun punya tanggung jawab atas setiap invetasi dana haji.
“Kalau ke pemerintah memang ada resiko. Kalau soal pelabuhan poinnya pemerintah yang akan mengembalikan itu. Jadi, tidak ada penyalahgunaan,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, menjelaskan bahwa pada prinsipnya dana haji bisa diinvestasikan di bidang apa saja termasuk infrastruktur, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu sesuai dengan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2013 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama/BPKH boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan).

“Antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk SUKUK dan investasi lainnya yang sesuai dengan syariah,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top