Nasional

5 Fraksi DPR Kirim Utusan untuk Angket KPK

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK resmi terbentuk saat rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada Selasa (30/5/2017). Sebanyak lima fraksi mengirimkan perwakilannya ke angket tersebut, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi NasDem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Golkar.

Berikut nama-nama anggota Pansus Hak Angket KPK: Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu, Eddy Kusuma Wijaya, Risa Mariska, Adian Yunus Yusak, Arteria Dahlan, Junimart Girsang, Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, John Kennedy Azis, Agun Gunanjar.

Fraksi PPP: Arsul Sani, dan Anas Thahir, Fraksi NasDem: Taufiqulhadi, Ahmad HI M. Ali, dan Fraksi Hanura mengutus Dossy Iskandar.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tetap sah meski ada fraksi yang menolak mengirim perwakilan. “Tak ada masalah, Pansus telah terbentuk, tetap berjalan,” tegas Fahri Hamzah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).

“Kuorum itu dari yang ngirim. Mustahil itu (Pansus tidak sah), enggak mungkin hanya karena satu orang atau satu fraksi enggak setuju lalu Pansus batal. Kalau begitu nanti kinerja DPR enggak bakal efektif dong,” jelas Fahri.

Ia mengatakan, dalam Pansus Angket KPK, sedianya semua fraksi wajib mengirim perwakilannya karena sudah menjadi keputusan rapat paripurna.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan pihaknya tak akan mencampuri hak politik DPR dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK.

“Kami di KPK tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak di dalam kelembagaan DPR. Silakan berproses sebagaimana adanya di DPR. Kami di KPK tentunya berharap ini bukan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk dibicarakan di pansus,” kata Laode di Gedung DPR RI, Selasa (30/5/2017).

KPK akan membuat kajian hukum terkait pembentukan Pansus Angket KPK. “Kami akan lihat dulu apakah mekanisme sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau seandainya kami melihat ada yang tidak wajar dalam pembentukannya mungkin pasti KPK akan memberi pernyataan resminya tapi bukan sekarang,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top