Nasional

23 September MPR akan Rekomendasikan GBHN

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengatakan pada tanggal 23 September 2019 mendatang, MPR RI akan menyerahkan hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terkait haluan negara semacam Garis-Garis  Besar Haluan Negara (GBHN) ke MPR RI periode 2019 – 2024.

“Dalam rekomendasi itu ada dua opsi; pertama soal konsensus politik terkait dengan pembahasan haluan negara, dan kedua soal kewenangan penguatan kewenangan MPR, soal penguatan kewenangan DPD, dan lain sebagainya,” tegas Waketum PPP itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dengan penguatan kewenangan itu kata anggota Komisi I DPR RI itu, maka kedaulatan rakyat itu akan tercermin. Karena itu tidak ada jalan lain, selain menyusun haluan negara melalui amandemen.

Hanya saja kata Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Syarief Hasan mengatakan ketika MPR RI menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden dan lembaga tinggi negara lainnya, selain RPJPN, maka visi misi presiden juga menjadi acuan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Tapi, sekarang ada upaya menghidupkan kembali GBHN menurut anggota Komisi I DPR RI itu, bagi Demokrat yang terpenting komitmen politik, bagaimana visi misi presiden itu dijalankan. Namun, fraksi-fraksi MPR RI lebih mendukung adanya haluan negara.

“Kalau dengan GBHN konsekuensinya presiden akan terikat dengan GBHN, sehingga kalau tidak mengikuti GBHN, presiden bisa di-impeachment- dilengserkan. Kalau ini yang terjadi, maka MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara,” jelas Syarief.

Dengan demikian, apakah nanti akan menggunakan visi misi presisden atau GBHN dalam menjalankan program pembangunannya, keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. “Sedangkan negara-negara di dunia sudah tidak lagi menganut sistem politik parlementer,” kata Syrarief.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top