Nasional

UU MD3 Berlaku, DPR Persilakan Masyarakat Gugat ke MK

BAMSOET-2

JAKARTA, Meski sampai hari ini UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, tapi setelah satu bulan UU MD3 tersebut berlaku. Karena itu, kalau ada masyarakat yang menolak terhadap pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut dipersilakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya berharap masyarakat tidak lagi meributkan soal UU MD3. Tapi, jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pasal-pasal kontroversial di UU MD3, bisa mengajukan uji materi ke MK,” tegas Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sejumlah pasal kontorversial tersebut seperti pemidanaan pengkritik DPR hingga aturan jemput paksa lembaga negara yang diawasi DPR itu mulai berlaku.

Dalam gugatan ke MK itu kalau MK memutuskan membatalkan atau menerima judicial review, maka DPR akan mengikuti keinginan masyarakat. “DPR akan mengikuti keinginan rakyat,” ujar politisi Golkar.
Namun, Bamsoet menjamin berlakunya UU MD3 ini tidak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap anggota DPR. Hal ini terkait ketentuan pemeriksaan anggota DPR yang berurusan dengan hukum harus seizin Presiden dan MKD.

“Dua ribu persen saya jamin, tidak ada hambatan bagi penegak hukum. Apa ada yang selama ini anggota DPR RI yang sulit diproses hukum?” katanya mempertanyakan.

Selain itu dia menjamin DPR selalu terbuka untuk dikritik masyarakat. “Kita terbuka saja selama itu kritik. Tapi harus dibedakan antara kritik, ujaran kebencian, dan fitnah,” jelas Bamsoet.
Sejauh itu menurut Bamsoet, uji materi di MK tidak akan berjalan lama dan tidak pula dipolitisasi. “Uji materi di MK itu tidak pernah berjalan lama, tidak bertahun-tahun dan juga tidak berbulan-bulan. Tapi, hitungan minggu juga selesai. Apalagi hanya tiga pasal. Jadi tidak usah didramatisir,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top