*) MH Said Abdullah
Menyongsong tantangan ekonomi ke depan, Indonesia harus menguatkan basis perekonomian masyarakat dengan menerapkan prinsip Trisakti Bung Karno sebagai pijakan strategis operasional. Prinsip Trisakti sangat relevan untuk terus dipahami dan diwujudnyatakan oleh generasi milenial dalam menghadapi tantangan masa depan. Konsepsi ekonomi Soekarno merupakan sistem ekonomi yang terintegrasi dengan konsepsi pembangunan berdikari. Dengan Trisakti, rakyat negeri ini diharapkan mampu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Mencermati situasi dunia sekarang ini, sangat terasa urgensinya membumikan konsep Trisakti ini selama 5 tahun mendatang. Politik ekonomi PDI Perjuangan itu pro wong cilik. Intinya, bagaimana memberdayakan ekonomi para bakul-bakul di pasar tradisional (pedagang kecil), kaum marjinal, pemilik warung, para petani dan pelaku industri kerajinan dan lain-lain. Jadi, kebijakan ekonomi ke depan hendaknya merupakan program pembangunan ekonomi nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan diletakkan dalam kerangka perjuangan guna menegakkan dan menjaga keutuhan NKRI.
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi hendaknya merupakan proses ekonomi yang memiliki kondisi saling ketergantungan satu sama lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu provinsi dengan provinsi yang lain, yang akhirnya akan terbentuk satu kesatuan ekonomi nasional yang utuh, kokoh, dan kuat.
Dalam konteks agak teknis, akan sangat efektif bila dana desa diperuntukkan untuk membentuk dan menguatkan koperasi desa. Melalui koperasi desa, akan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat desa.
Koperasi itu melibatkan banyak warga atau anggota. Mengajarkan sekaligus mengondisikan warga untuk mengelola usaha bersama. Ada kebersamaan, ada pemberdayaan, dan ada semangat gotong royong. Bayangkan kalau di setiap desa, koperasinya hidup dan menghidupi anggotanya, tentunya akan menjadi kekuatan ekonomi luar biasa. Pilihan koperasi desa ini berbeda dengan badan usaha milik desa. Koperasi desa bisa berbentuk simpan pinjam dan bila memungkinkan dapat pula koperasi menjadi semacam agen grosir kebutuhan keseharian masyarakat.
Sengaja di sini ditegaskan grosir agar berbagai warung kecil di desa tetap hidup dan untuk membeli dagangan dalam jumlah besar dapat melalui koperasi. Koperasi simpan pinjam ini jika berjalan efektif akan mampu mendorong ekonomi masyarakat desa. Masyarakat desa yang memerlukan modal dan lainnya dapat memanfaatkan koperasi melalui proses sederhana. Hal penting lainnya, masyarakat dapat terhindar dari rentenir yang selama ini menghantui kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan. Dengan meminjam pada koperasi masyarakat disamping hanya dikenakan bunga rendah dan hasil bunga itu pada akhir tahun akan kembali ke masyarakat saat proses pembagian keuntungan.
Pemanfaatan dana desa dalam bentuk koperasi paling tidak sekitar 50 persen merupakan langkah riil agar dana desa efektif meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan koperasi sebagian dana desa juga akan jauh lebih produktif sehingga terwujud kesinambungan dan pemiliharaan berbagai fasilitas masyarakat desa. Beberapa kali dana desa setiap tahun telah diarahkan sebagian besar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Karena itu penting nantinya pada pembahasan RAPBN 2020 akan diusulkan penggunaan dana desa lebih diperluas pada sektor yang langsung memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa antara lain melalui koperasi.
Di banyak negara koperasi yang dikelola profesional mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Australia para peternak sapi, domba hampir semua tergabung dalam koperasi. Melalui koperasi mereka mampu terus mengembangkan berbagai usahanya sehingga meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka. Koperasi desa diyakini merupakan alternatif strategis bagaimana lebih optimal mewujudkan Trisakti Bung Karno dalam bidang ekonomi, yang pada tahapan berikutnya mampu menciptakan kemandirian politik masyarakat negeri ini dengan tetap kepribadian dan berkebudayaan Indonesia.
*)Penulis, Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan/Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
