Nasional

Tekan Praktek Mafia, TGUPP DKI Wacanakan Bentuk Bank Tanah

images

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM-Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mewacanakan adanya pembentukan Bank Tanah. Wacana tersebut ditujukan sebagi respon terkait berbagai persoalan yang masih saja terjadi dalam hal kepemilikan tanah, jual beli tanah, masih merajalelanya mafia tanah dan lain sebagainya.

Sebanyak 30% lebih dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk ke KPK Ibukota adalah masalah tanah. KPK Ibukota juga telah berkoordinasi dengan beberapa SKPD untuk menyelesaikan pengaduan masalah pertanahan sekaligus memberi usulan perbaikan dalam proses pengadaan tanah di DKI. Ke depan KPK Ibukota akan tetap memberi prioritas untuk menjaga proses transparansi i dan akuntabilitas dalam pengadaan tanah ini di DKI.
Anggota Komite Pencegahan Korupsi (KPK-DKI) yang merupakan salah satu bidang di TGUPP Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap konsolidasi. Masalahnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tanah di DKI ini cukup besar. Misalnya saja pada tahun 2018 yang lalu, alokasi anggaran untuk pengadaan lahan di Pemprov DKI Jakarta cukup signifikan nilainya, yaitu Rp 5.238.904.820.896. Sementara belum ada prosedur tetap untuk pengadaan tanah tsb.

Tiap SKPD mempunyai tata cara tersendiri untuk pengadaan tanah dan kita menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan sangat banyak sehingga terkesan lebih banyak menghabiskan energi untuk pengadaan dari pada pekerjaan pokoknya.Misalnya saja, ada SKP yang mensyaratkan bahwa pembelian tanah harus dg alas hak yg jelas seperti misalnya adanya sertifikat, ada pula yg cukup dengan girik, ada yg mendasarkan harga NJOP tapi ada juga yang mensyaratkan harus terlebih dahulu ada appraisal dst. Praktek selama ini juga beragam, ada yang membolehkan beli dari calo dan ada yg mensyaratkan dari pemilik langsung dst. Data base kepemilikan tanah Pemprov sendiri juga belum berjalan dengan baik, masih memerlukan pembenahan yang terus menerus yang nantinya akanterintegrasi pada Program Jakarta Satu, yakni sebuah big data berbasis spasial, yang pembentukannya didorong oleh KPK Ibukota juga.

“Konsep dan Wacana Bank Tanah itu sudah dipresentasikan oleh Ketua KPKI dan Bidang Hukum, Dr.bambang Wijoyanto dihadapan rapat TGUPP, namun masih terus kita diskusikan. Tapi yang jelas landasan dan spirit kita terkait wacana ini adalah dalam rangka meminimalisir praktek-praktek percaloan atau mafia tanah yang masih saja terjadi dan terdengar ditengah masyarakat,” ujar Pendiri Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/07/2019).

Dikatakannya, “jika Bank Tanah bisa terealisasikan maka nantinya masyarakat bisa langsung melakukan negosiasi dengan prosedur yg transparan tanpa harus melalui calo-calo. SKPD yang membutuhkan juga tak perlu membuang waktu untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan. Semuanya bisa dimintakan kepada Bank Tanah ini sesuai dengan kebutuhannya”. Kita kan tidak mau apa yang terjadi pada kasus Cengkareng Barat atau Sumber Waras terjadi lagi.

Selain itu, lanjut aktivis HAM ini , kehadiran Bank Tanah merupakan wujud keberpihakan Pemprov DKI terhadap warganya. “Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak boleh lagi ada yang dirugikan oleh pihak-pihak yang punya kuasa, kuasa modal, kuasa politik dan lainnya terutama terkait urusan tanah ini. Spirit kita sekali lagi melayani bukan mendzholimi,” tegasnya. Pada pokoknya, Bank Tanah adalah solusi yang ditawarkan oleh KPKI dan Bidang Hukum untuk mempunyai satu kebijakan pengadaan lahan yang satu pintu, transparan dan akuntabel demi membantu mewujudkan pelaksanaan program strategis Gubernur Anies Baswedan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top