Nasional

Soal Kebijakan Kemenag, Anas Tahir : Cabut Daftar 200 Muballigh

IMG-20180520-WA0022-1

JAKARTA-Belum lama ini Kementerian Agama mengeluar daftar 200 ulama (mubaligh) untuk mengisi ceramah-ceramah pada masjid seluruh Indonesia. Namun hal itu justru menimbulkan reaksi keras pada masyarakat. Bahkan meminta agar Kemenag segera mencabut list 200 muballigh yang sudah dirilis dua hari yang lalu. “Kebijakan Kemenag itu tidak menguntungkan bagi kehidupan berkebangsaan kita yang sudah terlalu sesak dengan kegaduhan dan kontroversi yang tidak produktif,” kata anggota Komisi X DPR RI, H. Anas Thahir dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Malah anggota Fraksi PPP ini mengkritik karena akan membuat kebingungan umat.
“Jangan ditambah-tambah lagi dengan perdebatan baru yang tanpa terasa jutru bisa menyemai benih-benih perpecahan di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Menurut Anas, semua pihak harus ikut berperan menciptakan suasana yang lebih sejuk dan adem. Apalagi negara sedang menghadapi event-even politik nasional dan masih berada dalam suasana Bulan Suci Ramadhan.
“Daftar 200 muballigh yang dirilis kemenag disamping bisa mengundang persepsi dan reaksi yang aneh-aneh, juga bisa menjadi lahan subur bagi masing-masing pihak untuk saling tuduh, saling bela, dan saling bersikeras dengan jalan pikirannya masing-masing,” ujarnya lagi.

Dikatakan Anas, kebijakan ini sangat kontraproduktif jika dikaitkan dengan keinginan bersama membangun kebersamaan dan kerukunan antar masyarakat, antar tokoh, maupun lebih-lebih antar muballigh dan ulama. “Karenanya, cara terbaik untuk menghentikan kontoversi ini ya dengan mencabut daftar 200 muballigh itu,” kata Anas menegaskan.

Mantan wakil sekjen PBNU itu menjelaskan, kalaupun pemerintah berdalih ini baru tahap pertama dan masih akan dilanjutkan dengan mengeluarkan daftar baru lagi, rencana itu justru akan memperpanjang berdebatan yang tak berkesudahan.
Berapapun jumlah mubaligh yang akan dimasukkan dalam list kemenag, tetap saja tidak akan pernah cukup di satu sisi, dan malah semakin membuka persepsi diskriminasi di kalangan muballigh di sisi lain. “Sudahlah, cabut saja. Itu jalan terbaik. Biar tidak tambah membebani Pemerintahan Jokowi, sekaligus tidak pula jadi beban rakyat yang sudah kelelahan akibat terus menerus terpapar isu panas” ujar Anas mengahiri pembicaraan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top