Nasional

Rieke Diah Pitaloka Deklarasikan KRPI

RIEKE KRPI

JAKARTA, Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka bersama 50.000-an massa mendeklarasikan KRPI (Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia). Deklarasi KRPI ini bersamaan dengan peringatan May Day pada 1 Mei 2018 di Istana Negara, Jakarta.

Deklarasi KRPI diawali dengan Karnaval Budaya Rakyat Pekerja Indonesia dengan longmarch dari Patung Kuda menuju Istana Negara. Ikut bergabung bersama KRPI untuk perayaan Mayday adalah Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21).

Selain itu ada: 1. Federasi Pekerja Pos dan Logistik (FPPLI), 2. Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), 3. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), 4. Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), dan 5. Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI).

Selain deklarasi, KRPI menyampaikan “Panca Maklumat Rakyat Pekerja Indonesia” untuk Bapak Presiden Jokowi.
Panca Maklumat Rakyat Pekerja Indonesia

1. Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada Riset Nasional, dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional, agar Indonesia memiliki Blueprint pembangunan industri yang menyeluruh, dengan menempatkan Rakyat Indonesia sebagai subyek di hulu, tengah dan hilir pembangunan Industri Nasional.

2. Mewujudkan dengan sungguh-sungguh TRILAYAK Rakyat Pekerja, yaitu Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.

3. Mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian bagi seluruh Rakyat Pekerja Indonesia.

4. Memberikan keadilan bagi seluruh Pekerja Pelayan Publik di pemerintahan, yang berstatus Sukarelawan, Tenaga Harian Lepas, Honorer, Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Non PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi Pegawai Tetap Negara. Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah. Karena itu, kami mendesak Bapak Presiden agar memerintahkan dengan tegas kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta Menteri Keuangan RI untuk segera bersama DPR-RI membahas dan mengesahkan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018.

5. Menyelematkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat, kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top