Pertanian

Program Swasembada Pangan Belum Membumi

IMG-20180117-WA0066

BOGOR-Kebijakan pemerintah melakukan impor beras dinilai sebagai solusi jangak pendek. Namun hal itu justru merugikan petani. Impor beras juga bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. “Saya kira, salah satu poin dari nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun faktanya, upaya mewujudkan swasembada pangan itu belum terwujud,” kata Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fitriana Fauzi SH, LLM disela-sela acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Jawa Barat di Bogor Rabu (17/1/2018).

Intan berharap pemerintah konsisten menjalankan program swasembada pangan ini. Apalagi, program swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. “Swasembada pangan ini kan berarti tiadanya ketergantungan dari sektor impor dan mampu mandiri dalam menentukan kebijakan di sektor pangan. Namun faktanya, sektor pangan masih dihiasi oleh impor baik kepada negara sekawasan ASEAN atau negera-negera lain,” terangnya.

Intan mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tetap mengimpor beras saat petani memasuki musim panen. Hal ini menjadi pertanda, cita-cita menjadi negara swasembada pangan masih belum bisa dibumikan.
Apalagi, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut berujung pada kerugian rakyat. Impor akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun. Karena itu, Intan berharap agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Saya kira, kehadiran pemerintah dalam tata niaga beras harus berpihak kepada rakyat. Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa! Demikian intisari pidato Presiden RI Pertama Soekarno yang tidak ingin menggantungkan perut rakyat Indonesia pada beras impor,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah segera membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton. Beras yang berasal dari Vietnam dan Thailand ini diimpor oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI). Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras yang sedang menurun. “Saya sampaikan tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri,” ujar Mendag.

Saat ini jelasnya ketergantungan impor bahan pangan yang semakin besar. Hal ini membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan. Apalagi tren harga bahan pangan yang tetap tinggi sehingga di luar keterjangkauan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Dia berharap agar pemerintah memikirkan solusi jangka panjang terkait dengan ketersediaan beras di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin ketersediaan pupuk. “Impor hanyalah solusi jangka pendek dalam menyelesaikan masalah krisis pangan didalam negeri. Namun, untuk jangka panjang perlu dipikirkan suatu cara untuk membangun sistem ketahanan pangan,” ujarnya.
Secara terpisah, Sekjen Serikat Petani Indonesia (SPI), Achmad Ya’kub menilai kebijakan impor beras ini terkesan panik. Sebab, tidak ada alasan yang akurat terkait data luas panen dan produksinya.
Bahkan hingga kini, data soal stok beras lebih kepada data politik daripada data ilmiah.”Kalau paradigma ekonomi rente ada yang untung $10/ton kali aja 500.000 ton, berapa keuntungan yang didapat. Belum lagi dari gain penjualan berasnya di dalam negeri. Misalnya $50/ton sudah berapa itu,” ujarnya dengan nada tanya.

Karena itu, Yacub berharap agar kenaikan harga beras serta impor beras ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perberasan secara nasional. “Jadi, data luas panen dan lahan pertanian (khususnya padi) berapa ha? perlu diaudit pembukaan lahan baru sudah berapa ha, dimana dan siapa petaninya,” tuturnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top