Nasional

Presiden Sebut Belum Temukan Jurus Turunkan Harga Semen di Papua

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan tugas pemerintah belum selesai dalam mewujudkan keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, masih banyak komoditas lainnya yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

“Bagaimana bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada yang harganya di Jawa 70 ribu rupiah sedangkan di Papua dua setengah juta rupiah per sak semen. Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu. Tapi insya Allah nanti harganya akan sama,” kata Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (24/2/2017).

Tanwir Muhammadiyah tahun ini mengambil tema ‘Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan’.

Terkait visi keadilan sosial untuk Indonesia Berkemajuan, Kepala Negara mengemukakan bagaimana keadilan sosial di negara kita masih harus diupayakan. Harga bahan bakar minyak yang berbeda antara Pulau Jawa dengan Papua misalnya, kembali disinggung olehnya.

Dengan kebijakan BBM satu harga, pemerintah terus berupaya mengupayakan keadilan sosial tersebut. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah sesungguhnya tengah memiliki rencana untuk dalam waktu dekat mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Tiga sektor penting menjadi fokus kebijakan tersebut sebagai langkah awal.

“Pada tahapan awal kita akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu pertama di reforma agraria dan redistribusi aset. Yang kedua, di bidang akses keuangan dan permodalan. Dan yang ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM,” kata Presiden.

Sebagaimana diketahui, dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak menjadikan rakyat untuk memiliki sebidang tanah yang diakui oleh Negara agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para petani yang tidak memiliki lahan maupun para masyarakat adat dapat memiliki lahan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya oleh mereka. Dengan cara inilah rasio kesenjangan diupayakan untuk dapat menurun.

“Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektare lahan. Ini yang akan nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi,” Jokowi menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Akan tetapi, pemerintah akan mengambil kembali lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan diberikan status legal.

“Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik,” ucapnya.

Sektor kedua dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan ialah mengenai akses permodalan. Dalam sektor ini, pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Akses permodalan yang kita mulai saat ini dengan KUR, interest yang dulu 22 persen sekarang menjadi 9 persen dan akan kita upayakan tekan lagi ke angka 7 persen,” kata Presiden Jokowi.(har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top