Nasional

Presiden: Keputusan Penghentian Sementara Kerjasama Militer Karena Masalah Prinsip

Presiden: Keputusan Penghentian Sementara Kerjasama Militer Karena Masalah Prinsip

JAKARTA-
Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapat laporan dari Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghentikan sementara kerja sama militer dan pertahanan dengan Australian Defence Force.

Kepala Negara mengatakan keputusan tersebut diambil oleh TNI karena merupakan persoalan prinsip bangsa Indonesia.

“Ya ini masalahnya biar diclearkan dulu lah, karena ini juga masalah itu meskipun di tingkat operasional tapi kan juga masalah prinsip,” tegas Presiden Joko Widodo usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang digelar di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Oleh karena itu, ia meminta agar keputusan yang diaambil TNI di tingkat operasional tidak sampai memanas sehingga diharapkan pentingnya penjelasan secara komprehensif mengenai keputusan yang telah diambil tersebut.

“Saya kira hubungan kita dengan Australia ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga berharap agar keputusan tersebut tidak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

“Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu,” ucap Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan telah menginstruksikan Panglima TNI dan Menhan untuk segera menuntaskan persoalan ini. “Ya saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dari Menteri Pertahanan. Dan saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI,” imbuh Presiden.

Di tempat sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah menerima surat penjelasan sekaligus permohonan maaf dari Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin. Persoalan ini diawali dengan insiden plesetan Pancasila menjadi Pancagila yang diketahui oleh seorang anggota Kopassus yang kebetulan menjadi pengajar dalam akademi militer negara tersebut.

Meski sudah ada surat permohonan maaf, namun TNI memutuskan belum mencabut keputusan menghentikan sementara kerja sama pendidikan hingga sudah ada hasil investigasi.

“Saya dengan Marsekal AU Mark Binskin bersahabat. Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya, permohonan maaf,” kata Gatot Nurmantyo.

Selain permohonan maaf, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi atas insiden plesetan Pancagila. Dalam surat yang diterima Gatot disebutkan juga rencana koordinasi kepala staf angkatan Australia dengan pihak Indonesia.

“Karena beliau sahabat saya, saya juga mengirimkan surat. Terima kasih atas permintaan maaf dan kita hentikan dulu program tersebut, dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi,” terangnya.

Menurutnya, penghinaan terhadap lambang negara dengan plesetan Pancagila tidak bisa ditolerir. Karena itu, TNI meminta militer Australia mengusut tuntas.

“Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua, juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang juga hadir mendampingi Presiden Jokowi mengatakan pihak militer Australia sedang menginvestigasi kasus materi pelajaran yang menghina Pancasila dan menyinggung urusan internal Indonesia.

“Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya, (menyatakan) menyesali insiden tersebut. Sekali lagi bukan mencerminkan kebijakan pertahanan dan angkatan bersenjata Australia,” kata Ryamizard.

Seperti diketahui, Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, setelah adanya masalah teknis saat melakukan latihan bersama yang menyebabkan penghentian tersebut.

Penghentian kerja sama sementara tersebut meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.(har)

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top