Infrastruktur

Polisi Diminta Tuntaskan Kasus Proyek Kedaung-Jenggot, BMSDA : Lelang Kewenangan ULP

images

TANGERANG-Aliansi LSM Tangerang meminta agar aparat kepolisian Polres Tigaraksa untuk tetap melakukan pengusutan terhadap adanya dugaan kejanggalan dalam proses tender proyek pembangunan jembatan Kedaung-Jenggot Mekar Baru, di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
“Kita minta agar pihak kepolisian terus mengusut dugaan penyimpangan tender proyek di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Tangerang ini, apalagi kabarnya pihak Kepolisian sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi dari¬† Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tangerang,” ujar Agus Syahrul Rijal aktifis Aliansi LSM Tangerang kepada wartawan, Kamis (7/12/2017).

Lebih jauh Agus menyatakan berdasarkan kajian dari Aliansi LSM Tangerang, kuat dugaan proyek tersebut ada “pengaturan” dimana HPS yang dibuat panitia yaitu sebesar Rp 9,966,975,000, pihak pemenang proyek ini yaitu PT Wahana Mitra Kontrindo mengajukan harga penawaran Rp 9,554,466,000 hanya turun Rp 145,509,000. “Penawarannya hanya turun kurang dari 2 persen dari harga HPS yang ditetapkan oleh panitia, agak janggal disini, makanya sangat mungkin kemudian adanya kuncian di SKA dan SKT sebagai pensyaratan di proyek ini yang dibuat sedemikian rupa, itu pun dugaannya sangat mungkin “bodong”, dan kasus ini sudah disidik oleh polisi,” kata Agus yang juga Ketua LSM Garuk KKN ini.

Sementara itu aktifis Aliansi LSM Tangerang lainnya, Akhwil Ramli mengakui polisi sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi dari panitia ULP Kabupaten Tangerang, maka kasus ini sudah memasuki
tahap penyelidikan dan sudah ada indikasi kuat adanya tidak pidana didalamnya. “Kalau memang sudah ada yang dipanggil, maka dugaan pemalsuan dokumen itu ada, polisi tidak mungkin melakukan pemanggilan saksi-saksi kalau belum kuat buktinya,” kata Akhwil.

Kalau nanti dalam hasil pemeriksaan ada indikasi kuat ditemukan tindak pidana, maka tambah Akhwil pihak kepolisian harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut adanya dugaan pengaturan dalam tender proyek ini. “Kalau seperti itu maka indikasi kuat adanya tindak korupsi dalam proyek ini terbuka lebar,” kata Ketua LPHI ini.

Sementara itu Kepala Dinas BMSDA kabupaten Tangerang Slamet Budi menyatakan persoalan lelang menjadi kewenangan ULP untuk menjelaskan, pihaknya hanya menerima hasilnya. “Kalau soal lelang proyek kewenangan ULP untuk menjelaskan, kita hanya menerima hasil, tapi kalau memang ada indikasi pemalsuan
SKA SKT harusnya sudah clear dalam proses lelang, karena dalam proses lelang ada sanggahan kalau ada kejanggalan, ini tidak ada sanggahan dalam proses tendernya, tapi lebih jelas tanya ULP,” ungkapnya.

Terkait proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Tangerang tahun 2017 ini, Slamet menjelaskan proyek
tersebut adalah proyek multiyear yang pengerjaannya dalam dua tahun yaitu dari 2017 sd 2018. “Kalau tidak salah masa kontraknya dari awal 2017 sampai Februari 2018 dan saat ini progresnya sudah mencapai 50 persen,” katanya.

Sementara itu Kepala ULP Kabupaten Tangerang, Iskandar sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait
persoalan tersebut.

Diketahui berdasarkan data yang didapat Aliansi LSM Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, Satuan Reskrim Polres Resort Kota Tangerang (Polres Tigaraksa Kabupaten Tangerang) melakukan pemanggilan terhadap IM asal Banda Aceh terkait Tenaga Ahli di PT Wahana Mitra Kontrindo. (tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top