Nasional

Pilkada Serentak, KPI Pusat Minta KPID Dibiayai APBD

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Pusat, Yuliandre Darwis menegaskan jika pihaknya kesulitan anggaran dalam melakukan pengawasan dalam pilkada serentak 2020 mendatang, karena KPI Daerah (KPID) tidak lagi dibiayai oleh APBD.

“Salah satu kendala pengawasan pilkada serentak oleh KPID, adalah karena KPID tak lagi dbiayai oleh APBD. Itu masalah krusial. Sebab, KPI berharap keseimbangan informasi bisa berjalan baik seperti pemilu 2019 lalu, ” tegas Yuliandre dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Yulinadre, ada Peraturan Mendagri (Permendagri) yang tidak memperbolehkan KPID dibiaya oleh APBD tersebut. “Jika ada pembiayaan pun, maka harus masuk kategori hibah,” ujarnya.

Padahal, KPID sebagai jantung utama untuk pengawasan pilkada. Bagaimana kata Yuliandre, KPID lembaga negara yang akan memediasi informasi kepada calon atau kepala daerah dan sebagainya.

Karena itu, Yuliandre tetap berharap rapat dengan Komisi I DPR ini bisa menghasilkan jalan keluar untuk anggaran KPID dimaksud. “KPID sebaiknya diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk mengawasi pilkada,” pungaksnya.

Sementara itu, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Ke-270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, dan pemungutan suara Pilkada akan dilakukan pada 23 September 2020.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top