Industri & Perdagangan

Perlu Maksimalkan Perdagangan Wilayah Perbatasan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar pemerintah lebih memaksimalkan kegiatan perdagangan pada wilayah perbatasan. Padahal dulu, daerah perbatasan identik dengan ketertinggalan, kemiskinan dan keterbelakangan.
“Saya bandingkan perbatasan di negara-negara lain misalnya dari Singapura menyebrang ke Malaysia kemudian ke Thailand itu hidup sekali,” kata anggota DPD RI dari NTT, Abraham Paul Liyanto dalam Dialog Kenegaraan ‘Strategi Membangun Perbatasan sebagai Beranda Indonesia’ bersama anggota DPD RI dari Riau Edwin Saputra, Mardani Ali Sera (FPKS DPR), dan Suhajar Diantoro (Sekretaris BNNP) di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Padahal negara-negara itu, kata Abraham, dibanding Indonesia jumlah penduduk maupun tingkat ekonominya tidak terlalu jauh berbeda. “Saya tidak tahu apakah 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan yang besar,” ucapnya.

Namun begitu, lanjut Senator asal NTT, perekonomian daerah perbatasan saat era Pemerintahan Joko Widodo sudah mulai tumbuh lebih baik. Bahkan kawasan perbatasan benar-benar menjadi beranda dan disegani negara tetangga. “Tapi, ke depan perlu ditingkatkan khususnya jalan-jalan tikus yang sering disalahgunakan,” tegasnya

Bersamaan dengan itu, sambungnya, perekonomian masyarakat juga tumbuh. Hanya saja kata Abraham, masih perlu pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) agar masyarakat di sana mandiri dan tidak tergantung pada negara tetangga. “Pemberdayaan UKM penting agar pertumbuhan ekonominya baik dan tambah kuat,” ujarnya.

Sementara itu, senator asal Riua, Edwin berharap pada periode yang kedua ini (2019 – 2024) Jokowi meningkatkan lagi pembangunan perbatasan, karena perbatasan itu ibarat ruang tamu Indonesia. Selain itu perlu dibekali ilmu pertanian dan perkebunan, agar mereka bisa bertani dan berkebun.

“Payung hukum Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga perlu ditingkatkan sebagai badan yang bertugas khusus di daerah perbatasan. Pembangunan telekonomikasi radio dan televisi agar masyarakat memiliki nasionalisme yang tinggi. Mengapa? Selama ini mereka banyak menonton dan mendengar dari Malaysia, Singapura dan lain-lain,” tambahnya.

Menurut Suhajar, pemerintah sangat serius membangun perbatasan. Sebab, dari luas 2000 km daerah perbatasan di Kalimantan, KemenPUPR sudah membangun jalan sepanjang 1.700 Km. Baik yang sudah dibangun, sedang dibangun maupun yang sedang dibuka. “Tinggal 300 km. Semoga tahun 2020 seluruh infrastruktur di perbatasan sudah selesai,” katanya bangga.

Sepanjang 2.000 Km itu meliputi Entikong, Sambas, Badau, Bengkayang, Sanggau Ledo, Kapuas (Kalimantan Barat), dan Payau, Babakan, Berau (Kalimantan Timur), dan ke Timur ada Guinea Baru, perbatasan Papua dengan Papua Neugini, Australia, dan lain-lain.

“Selain infrastruktur jalan, ada bandara, dan pelabuhan. Dan, pembangunan massif itu akan cepat selesai jika diukung oleh 4 sumber dana; Pemda Pemrovinsi, Kabupaten, APBN dan swasta. Jika keempat itu tak bergerak, maka perlu CSR atau insentif dari perusahaan,” pungaksnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top