Nasional

Penghayat Kepercayaan Tergantung Revisi UU Adminduk

arwani ppp

JAKARTA, Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’.

“Sesuai dengan konstitusi putusan MK bersifat final dan mengikat. Untuk itu perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis sebagai ikutanya seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan MK itu,” demikian keterangan Arwani Thomafi, Waketum PPP pada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Sesuai dengan semangat konstitusi khususnya Pasal 29 yang menentukan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. “Artinya istilah kepercayaan muncul dalam konstitusi tapi dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Putusan MK ini menurut Ketua FPPP MPR RI, akan mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi. Dimana negara Indonesia sebagai negara berketuhanan. Sehingga putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Karena itu pelaksanaan putusan ini harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ttg Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian pelaksanaan putusan MK itu tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) oleh DPR dan Pemerintah.

Nantinya revisi itu bisa dimasukkan ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK (dapat sewaktu-waktu masuk penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006).

Revisi itu kata Arwani, harus tetap dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi. “Hal itu sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top