Nasional

Penganiayaan KH Umar, Harus Cepat Ambil Langkah Hukum

images

JAKARTA-Setara Institute mengutuk penganiayaan terhadap ulama, tokoh NU dan pengasuh Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, Jawa barat, yaitu KH Umar Basri, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Karena itu, Setara mendesak pemerintah untuk mengambil langkah langkah hukum yang komprehensif dan cepat terkait dengan penganiayaan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi pada wartawan di Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Pihak kepolisian kata Hendardi, hendaknya segera menangkap dan mengungkap motif pelaku. Sebab, kasus itu memiliki sensitivas dan daya rusak sosial yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan friksi sosial dalam skala yang cukup mengkhawatirkan.

Secara substantive menurut dia, serangan tersebut merupakan teror yang dilakukan oleh perseorangan (lone wolf) untuk menimbulkan ketakutan dan ancaman berdasarkan paham keagamaan ekstrim dengan kekerasan (violent extremism).

Untuk itu pihak kepolisian hendaknya memberikan perhatian khusus dan penanganan yang cepat, tepat dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus serangan dan pemukulan secara membabi buta yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap tokoh NU tersebut, yang patut diduga dilakukan atas dasar sentimen dan paham keagamaan,” jelas Hendardi.

Seperti yang mengemuka dalam berbagai versi kronologi yang mengemuka di berbagai media, selama melakukan tindakan biadabnya pelaku mengekspresikan kalimat-kalimat yang pada pokoknya mengklaim bahwa korban dan pengikutnya “pasti masuk neraka”.

Hal itu menunjukkan bahwa fenomena pengajaran keagamaan yang mengarah pada eksklusivisme dan ekstrimisme dengan kekerasan adalah riil adanya dan nyata-nyata telah mengakibatkan jatuhnya korban.

Pengajaran agama yang dilakukan dengan hasutan, syiar kebencian terhadap identitas keagamaan yang berbeda, dan disertai dengan provokasi yang mengarahkan kepada penggunaan kekerasan dalam menegakkan pemahaman keagamaan.

Tapi, sekali lagi dia berharap kasus ini mendapatkan perhatian serius dari Kemenag RI dan Kemendagri karena nyata-nyata berpotensi merusak tertib sosial (social order) dan merusak sendi-sendi kehidupan damai bersama dalam kebinekaan (peaceful co-existence).

Terakhir, kelompok-kelompok masyarakat hendaknya membangun imunitas sosial untuk tidak mudah terinfiltrasi oleh ideologi dan paham-paham keagamaan inklusif yang mendorong penolakan atau resistensi pada identitas dan paham keagamaan yang berbeda dan beragam.

“Juga jangan sampai terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum setelah terjadinya penganiyaan yang menimpa KH Umar Basri. Kita harus mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada negara melalui aparaturnya,” jelas Hendardi.

Dengan demikian kata Hendardi, masyarakat sipil cukup memberikan respons dengan terus menerus membangun pengajaran dan syiar keagamaan yang moderat, toleran dan progresif serta menolak segala wacana yang berupaya merusak harmoni sosial dan kedamaian dalam perbedaan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top