Nasional

Pengamat: Jokowi Harus Tolak Revisi UU KPK

kpk gak bersih juga

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyikapi pro kontra rencana revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI, pengamat politik dan hukum tata negara Tohadi meminta Presiden Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya untuk tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk menugasi  menteri  yang mewakili untuk membahas revisi UU KPK.

“Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan Surpres untuk menugasi  menteri  untuk membahas revisi UU KPK, sehingga pembahasan revisi UU KPK tidak bisa berjalan. Ini langkah yang paling realistis,” tegas Tohadi di Jakarta, Selasa (10.9/2019).

Menurut Tohadi, RUU dari DPR mengenai revisi UU KPK yang diajukan secara mendadak ini bermasalah baik secara prosedural maupun materiil. Mengapa?

Pertama, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Rancangan  Undang-Undang,  baik  yang  berasal  dari DPR  maupun Presiden serta Rancangan Undang- Undang yang diajukan DPD kepada DPR  disusun berdasarkan Prolegnas.

“RUU dari DPR mengenai revisi UU KPK ini tidak masuk dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas RUU Prioritas 2019. Kita cek dalam Keputusan DPR No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tertanggal 31 Oktober 2018 tentang itu tidak ada RUU tentang revisi UU KPK. Jadi, ini sudah cacat prosedural!” ujarnya.

Dalam teori ilmu hukum yang paling dasar dikatakan bahwa ada 3 persyaratan agar UU mempunyai kekuatan berlaku. Yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

“Kekuatan berlaku yuridis dari RUU tentang revisi UU KPK ini sudah cacat, karena tidak memenuhi persyaratan formal terbentuknya UU sebab tidak masuk dalam Prolegnas sebagaimana disyaratkan Pasal  Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011,” tambah Tohadi.

Kedua, secara sosiologis juga cacat karena tidak diterima oleh masyarakat. Tohadi mengatakan, “Adanya penolakan kaum intelektual seperti dosen UGM, UI, UII, Unhas dan seterusnya, para pekerja KPK, Komisioner KPK, para pegiat antikorupsi dan komponen masyarakat lain bukti tidak terbantahkan betapa RUU ini tidak dapat diterima masyarakat”.

Dan ketiga, secara filosofis tidak sejalan dengan cita-cita hukum negara kita yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan yang adil, bersih dan bebas KKN melalui adanya lembaga khusus, kuat dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemberantasan korupsi.

“Muatan materi RUU tentang revisi UU KPK ini alih-alih memperkuat kedudukan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya beberapa ketentuan dalam revisi justru memperlemah kedudukan dan fungsi KPK dari yang ada selama ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top