Nasional

Pendidikan Agama Di Sekolah Sejalan dengan Negara Hukum Indonesia

pendidikan agama -2

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Akhir-akhir ini terjadi polemik di media sosial terkait masih perlu tidaknya pendidikan agama di sekolah. Bahwa pendidikan agama di sekolah dan universitas sejatinya merupakan karakter khusus dari negara hukum Indonesia, dan tidak ada masalah.

“Jadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas sudah sejalan dengan negara hukum Indonesia dalam upaya menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai agama, agar menjadi landasan dan keutuhan bangsa dan negara,” demikian pakar hukum tata negara, Tohadi, Rabu (10/7/2019).

Hal itu menyusul pernyataan Setyono Djuandi Darmono atau yang dikenal SD Darmono, Chairman Jababeka Group dan pendiri President University dalam peluncuran bukunya, Bringing Civilizations Together, pada Kamis (4/7/2019) lalu.

Pernyataan SD Darmono sendiri sebenarnya menekankan pentingnya pembentukan karakter dalam pendidikan (di sekolah dan universitas)  demi kerukunan dan kemajuan bangsa.

Karena itu lanjut Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas harus diarahkan untuk mempersatukan bangsa dan mengokohkan keutuhan NKRI.

Menurut Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas itulah, yang membedakan antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum rechtsstaat maupun the rule of law yang dianut negara lain dengan sistem Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon seperti Belanda atau Amerika Serikat”, demikian Tohadi.

Hal itu merujuk pada pengertian negara hukum Indonesia yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 19 April 2010.

Dalam putusan Mahkamah, negara hukum Indonesia itu tidak sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law.

Sehingga prinsip negara hukum Indonesia, harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.

“Jadi, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 19 April 2010, negara hukum Indonesia itu memiliki karakteristik khusus dimana menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara,” jelas pengajar program studi ilmu hukum di President University tersebut.

Karena itu kata Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas, itu sejalan dengan negara hukum Indonesia dalam upaya menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai agama agar menjadi landasan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, pernyataan SD Darmono harus dipahami dalam konteks reflektif. “Harus menjadi refleksi anak bangsa apakah pendidikan agama di sekolah dan universitas selama ini sudah berhasil mempersatukan anak bangsa dan memperkuat keutuhan NKRI? pungkas Tohadi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top