Nasional

Pemutakhiran Data Pemilih Difabel Belum Terdokumentasi Baik

PEMILU 2019-2

JAKARTA- Direktur Eksekutif Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni meminta Komisi Pilihan Umum (KPU) melakukan pemutakhiran data bagi pemilih dari kelompok penyandang disabilitas.

Untuk menjamin partisipasi para penyandang disabilitas atau difabel dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi, Perludem menyarankan cara paling tepat adalah dengan melibatkan para penyandang disabilitas sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

“Jadi tidak hanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saja yang mendata tapi juga kelompok disabilitas menjadi bagian dari petugas-petugas ini,” saran Titi Anggareni usai mengikuti peresmian gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Penegasan disampaikan Titi karena hingga saat ini pemutakhiran data pemilih untuk penyandang disabilitas belum terdokumentasikan secara baik. Sementara, KPU sendiri akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada Serentak 2018 hingga 20 Januari 2018 nanti.

Selain menjadikan penyandang disabilitas terlibat aktif sebagai petugas pemutakhiran data pemilih, Titi juga menyarankan agar dilakukan konsolidasi data antara KPU dengan organisasi penyandang disabilitas seperti PPUA Penca, PPCI, Organisasi Penyandang Tuna Rungu, dan lainnya.

“Sehingga partisipasi itu tidak hanya komitmen verbal melainkan pelibatan konkret KPU dalam mengatasi persoalan tersebut. Itu semua harus diajak. Menurut saya yang paling penting adalah pelibatan,” tegasnya.

Menurut Titi apabila pelibatan para difabel tersebut sulit direalisasikan, ia berharap jajaran penyelenggara pemilu mulai KPU Pusat, KPU Daerah hingga PPDP di lapangan harus memiliki satu pemahaman, pengetahuan serta komitmen untuk pemutakhiran data pemilih secara valid dan menyeluruh.

Di tempat sama, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) bisa memberi informasi yang maksimal bagi masyarakat soal data pemilih. Diakui Arief, data pemilih merupakan salah satu bagian dan tahapan penting bagi KPU.

“Anda lihat mulai pertama yang paling penting adalah pemutakhiran data pemilih, kita melakukan beberapa perubahan cara kerja kita dalam pemutakhiran data pemilih ini untuk apa? Salah satunya ya untuk kerja cermat, kerja cepat, dan kerja tertib dan hasilnya dipecaya oleh masyarakat,” tegas Arief.

Dia menekankan untuk menangani data pemilih bisa dikelola secara baik untuk pilkada serentak maupun pemilu serentak bukanlah hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat secara menyeluruh.

“Kami ingin gerakan Coklit ini memberi sinyal tidak hanya pada petugas tetapi masyarakat pemilih sehingga masyarakat bisa mengecek sudah bener apa belum namanya masuk sebagai pemilih,” kata Arief.

Untuk memastikan gerakan coklit tersebut, Arief mengimbau agar penyelenggara pemilu fokus pada coklit yang akan dilakukan serentak pada 20 Januari. “Pada tanggal 20 Januari KPU kabupaten kota 5 orang tidak boleh ada di kantor kita fokus melakukan gerakan coklit serentak,” tegas Arief.

Selama ini, diakui Arief, gerakan coklit masih sangat terbatas sehingga gaungnya tidak terasa. “Selama ini gerakan coklit pemutakhiran data pemilih tidak pernah ada gema luar biasa di indonesia,” tegasnya.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top