Nasional

Pemindahan Ibu Kota Harus dengan Kajian yang Matang

JAKARTA – Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain seperti Palangkaraya, Yogyakarta, Bukittinggi, Jonggol, Karawang, Purwakarta, Maja Lebak Banten, dan daerah lain tentu harus dengan kajian yang komprehensif, mempertimbangkan unsur pertahanan dan keamanan negara, bebas dari bencana, strategis dalam perekonomian, dan unsur-unsur strategis lainnya sebagai ibu kota negara.

Demikian yang mengemuka dalam dialektika demokrasi ‘’Pemindahan Ibu kota Masihkan Sebatas Wacana?” bersama anggota Komisi II DPR RI FPPP Achmad Baedowi, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Nizar Zahro, dan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Johnny G. Plate di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Wacana pemindahan tersebut kata Awiek sapaan akrab Wasekjen PPP itu karena Jakarta sudah sangat padat, semrawut, macet, polusi udara yang buruk, dan banjir kiriman dari Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung, Jawa Barat yang tak bisa dihindari, sehingga kalau tetap bertahan di Jakarta, masyarakat akan mengalami kerugian besar.

“Kalau pemindahan ibukota ini membutuhkan anggaran Rp 150 triliun, maka harus dipertimbangkan dengan kerugian yang dialami warga Jakarta. Juga kalau sudah dilakukan kajian, pemerintah harus mengajukan revisi UU No.29 tahun 2007 tentang ibu kota negara,” ujarnya.

Tapi, Nizar Zahro menilai wacana pemindahan itu tidak logis selama tidak melakukan revisi UU No.10/1964 dan UU No.29/2017 itu. “Jadi, selama tak ada revisi UU tersebut, maka pemindahan itu hanya wacana. Apalagi membutuhkan anggaran yang besar. Toh, kajian sudah dilakukan sejak Belanda, Bung Karno, Soeharto, SBY dan sampai hari ini, namun tak ada yang serius. Kalau serius ajukan revisi UU,” katanya.

Namun kata Johnny, pemindahan itu harus rasional dan cermat mengingat ibu kota negara itu merupakan etalase, pintu terdepan negara, maka harus melalui kajian tata ruang yang strategis dan pemerintahan Jokowi-JK sedang mengkaji, maka belum perlu revisi UU Ibu kota negara tersebut.

“Kalau sudah melakukan kajian, baru revisi UU No.29/2017. Jadi, harus dengan pertimbangan yang rasional, geo strategis, ekonomis, tak ganggu jalannya pemerintahan, dana yang cukup, latarbelakang sejarah dan budaya yang baik, lokasi sesuai syarat sebagai ibu kota negara dalam jangka panjang sejalan dengan psikologis generasi melenia,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top