Nasional

Pembahasan Revisi UU MD3 Tunggu Surat Presiden RI

JAKARTA, Rencana penambahan kursi pimpinan MPR/DPR RI khususnya untuk PDIP dengan merevisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) sampai kini belum ada perkembangan. Menurut FPDIP DPR pembahasan itu masih menunggu surat dari Presiden Joko Widodo terkait siapa yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi tersebut.

“Jadi, tidak mandek pembahasannya. Kita hanya sedang menunggu surat presiden untuk menetapkan siapa yang mewakili pemerintah dalam pembicaraan tingkat I di DPR RI nanti dan pembahasan itu akan diserahkan ke badan musyawarah dan selanjutnya ke Baleg,” tegas Wakil Ketua FPDIP DPR Hendrawan Supratikno pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Menurut Hendrawan, bahasan revisi UU MD3 akan diserahkan ke badan musyawarah, kemudian dibahas di badan legislasi. Soal usulan beberapa parpol yang menginginkan tambahan kursi pimpinan, nanti juga dibicarakan pada pembicaraan tingkat I tersebut. “Setelah itu, Baleg membentuk Panja untuk membahas dengan pemerintah. Kalau ada usulan baru dibicarakan di pembicaraan tingkat I itu,” ujarnya.

Pembahasan itu semua di tingkat I terlebih dahulu. “Kalau disetujui bisa saja dilanjutkan. Tapi, kalau tidak, ya sepeti draf awal. Kalau untuk PDIP sudah disepakati sebelumnya saat harmonisasi Baleg. Jadi, saya berharap pembahasan revisi UU MD3 akan disetujui saat rapat sidang paripurna tanggal 24 Februari 2017 nanti,” tambahnya.

Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Semula revisi tersebut dibuat untuk mengakomodir keinginan PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Tapi, sejalan dengan perkembangan waktu, ternyata bukan hanya PDIP yang meminta jatah pimpinan di DPR, namun sejumlah fraksi di DPR dan DPD RI juga meminta jatah kursi pimpinan di MPR RI.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top