Nasional

OTT RAPBD Jambi, Ketum PAN Tegaskan akan Pecat Kadernya

20170816_095312

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan tidak akan menolerir kadernya yang tersangkut korupsi.
“(Terkait OTT Jambi) kalau ada kader PAN, pecat,” tegas Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

Dari OTT anggota DPRD Jambi diketahui sebagian di antaranya merupakan anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN. Menurut Ketua MPR RI ini, maraknya OTT di daerah disebabkan oleh sistem yang kurang baik.

Ia menyebutkan, jika sistem belum berubah, cukup panggil satu persatu pejabat daerah. Dia mencontoh, meski gaji pejabat di daerah kecil seperti kepala daerah, namun banyak orang yang mengincar posisi tersebut bahkan harus mengeluarkan uang sangat besar saat kampanye untuk bisa menjadi gubernur, bupati, walikota maupun jabatan politik lainnya.

Meski biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pengeluaran tetapi jabatan tersebut masih menjadi rebutan.

“Gimana orang mau jadi bupati berapa habis? (Padahal) gaji bupati (hanya) Rp 6,6 juta,” ujar Zulkifli.

Oleh karena itu, dia meyakini untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan akibat biaya politik tinggi saat kampanye, segala cara dilakukan. “Enggak usah OTT. Semua (pejabat daerah) panggil. Pasti ada salahnya,” sindirnya.

Seperti diketahui, Selasa (28/11/2017), KPK menangkap 10 orang terdiri dari Pejabat Pemerintahan Provinisi Jambi, Anggota DPRD Jambi, serta pihak swasta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (28/11). Penangkapan tersebut terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Jambi 2018.

Dari enam orang yang diamankan di Jambi, hanya empat orang yang dibawa ke Jakarta. Mereka di antaranya anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono, anggota DPRD Jambi dari Demokrat Nurhayati, Asisten III bidang Administrasi Umum di Pemprov Jambi Syaifuddin dan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan.

Para tersangka ditangkap KPK karena diduga terlibat suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jambi tahun anggaran 2018. APBD Jambi tahun anggaran 2018 telah disetujui DPRD Jambi sebesar Rp4,2 triliun. Anggaran tersebut bertambah sekitar Rp902 juta dari tahun sebelumnya.

Saat OTT dilakukan, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar lebih. Saat ini KPK tengah memeriksa secara intensif delapan orang yang sudah diamankan di Gedung KPK, Jakarta.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top