JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-DPR sangat geram dengan masuknya puluhan kontainer berisi sampah ke Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan lembaga legislatif ini mengingatkan Kemendag dan Sucofindo yang tidak melakukan tugas pengawasan ketat terhadap importir nakal.
“Termasuk juga harus memperingati Sucoffindo karena tidak maksimal melakukan fungsi sebagai surveyor dan asesor,” kata anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta kepada Suarainvestor.com di Jakarta, Sabtu (24/1/2020).
Nyoman meminta agar lembaga-lembaga itu berani dan mesti bertanggungjawab terkait kasus impor sampah ini. “(Yang harus bertanggungjawab) Kementerian Perdagangan, Sucoffindo dan importir,” tambahnya.
Lebih jauh Nyoman mendorong agar aparat penegak hukum secepatnya bertindak dan memproses hukum pihak-pihak yang terkait persoalan ini.
“Ini sudah kasus pelanggaran hukum kepolisian harus turun tangan menyelidiki kasus ini dan Bea Cukai kembalikan atau reimpor sampah itu ke negaranya,”i tegasnya.
Saat ditanya apakah komisi VI DPR akan memanggil pihak-pihak terkait. “Saya usul begitu dengan pimpinan, kan urusan dilakukan pimpinan,” ucapnya.
Politisi PDIP asal Pulau Dewata mendorong pemerintah untuk menghentikan arus impor sampah plastik dari negara asing.
“Pertama, Pemerintah harus hentikan pengirim sampah darimanapun asal negaranya, mengingat sampah yang di impor adalah sampah plastik dan ada B3,” tandas Nyoman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/01/2020).
Kedua, lanjut Nyoman, pemerintah harus konsisten melaksanakan sosislisasi tentang pengolahan sampah di sumber entitas bisnis, rumah tangga dan fasilitas umum.
“Karena sampah di Indonesia sangat banyak. Sehingga sangat cukup untuk bahan baku industri sehingga tidak perlu impor,” ungkapnya.
Ketiga, menurutnya, persoalan sampah dan limbah B3 dalam negeri belum terselesaikan dengan baik.
“Jadi ngapain menambah beban lagi dengan cara impor sampah. Disamping juga akan membawa citra buruk bahwa bangsa ini tempat membuang sampah negara lain,” pungkasnya. ***eko
